Samarinda (ANTARA Kaltim) - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dijadwalkan membuka Rembuk Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional yang dilaksanakan di Samarinda, Kalimantan Timur, pada 23 September 2016.
"Dari hasil koordinasi kami, untuk pembukaan Rembuk KTNA Nasional pada 23 September, sudah ada konfirmasi dengan panitia pusat bahwa Ibu Menteri BUMN yang akan hadir," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kaltim Fuad Assadin di Samarinda, Selasa.
Bahkan, lanjutnya, jajaran BUMN juga dipastikan ikut meramaikan pameran yang menjadi rangkaian Rembuk KTNA ini, bersama sejumlah lembaga atau instansi dari kementerian yang membidangi pertanian.
Menurut Fuad, Rembuk KTNA bertujuan agar kelompok tani semakin berdaya dalam rangka meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah, yakni melalui penggalian berbagai persoalan yang perlu dirumuskan dan menjadi agenda kerja bidang pertanian.
Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung kelompok tani dan nelayan secara nasional, sehingga mereka bisa membahas segala sesuatu, termasuk melakukan konsolidasi organisasi dalam rangka mengadapi persoalan di masa mendatang.
Ia menambahkan dipilihnya Provinsi Kaltim sebagai tuan rumah rembuk nasional, karena Kaltim memiliki keseriusan dalam mendukung pelaku utama, yaitu para petani dan nelayan.
Pengembangan pembangunan pertanian diarahkan dalam rangka meningkatkan kemampuan para petani dan keluarganya, guna mewujudkan pertanian yang maju dan tangguh.
Selain itu, lanjutnya, keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh dukungan nyata dari semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat tani selaku pelaku utama maupun pihak lainnya.
Apabila ingin meningkatkan stabilitas, maka fokus utama adalah bagaimana kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, di antaranya dukungan bagi petani dan nelayan agar kehidupan mereka terangkat.
"Petani dan nelayan kita perlu sejahtera dulu supaya mereka bisa memberikan dukungan terhadap pembangunan pangan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pangan tetap stabil sehingga kenaikan harga tidak melebihi 5-6 persen," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Dari hasil koordinasi kami, untuk pembukaan Rembuk KTNA Nasional pada 23 September, sudah ada konfirmasi dengan panitia pusat bahwa Ibu Menteri BUMN yang akan hadir," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kaltim Fuad Assadin di Samarinda, Selasa.
Bahkan, lanjutnya, jajaran BUMN juga dipastikan ikut meramaikan pameran yang menjadi rangkaian Rembuk KTNA ini, bersama sejumlah lembaga atau instansi dari kementerian yang membidangi pertanian.
Menurut Fuad, Rembuk KTNA bertujuan agar kelompok tani semakin berdaya dalam rangka meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah, yakni melalui penggalian berbagai persoalan yang perlu dirumuskan dan menjadi agenda kerja bidang pertanian.
Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung kelompok tani dan nelayan secara nasional, sehingga mereka bisa membahas segala sesuatu, termasuk melakukan konsolidasi organisasi dalam rangka mengadapi persoalan di masa mendatang.
Ia menambahkan dipilihnya Provinsi Kaltim sebagai tuan rumah rembuk nasional, karena Kaltim memiliki keseriusan dalam mendukung pelaku utama, yaitu para petani dan nelayan.
Pengembangan pembangunan pertanian diarahkan dalam rangka meningkatkan kemampuan para petani dan keluarganya, guna mewujudkan pertanian yang maju dan tangguh.
Selain itu, lanjutnya, keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh dukungan nyata dari semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat tani selaku pelaku utama maupun pihak lainnya.
Apabila ingin meningkatkan stabilitas, maka fokus utama adalah bagaimana kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, di antaranya dukungan bagi petani dan nelayan agar kehidupan mereka terangkat.
"Petani dan nelayan kita perlu sejahtera dulu supaya mereka bisa memberikan dukungan terhadap pembangunan pangan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pangan tetap stabil sehingga kenaikan harga tidak melebihi 5-6 persen," katanya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016