Penajam (ANTARA Kaltim) - Ketua terpilih Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Sebakung Jaya, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, M Jainuri, mempertanyakan kinerja kepengurusan BUMDes yang lama terkait laporan keuangan.
"Pengurus BUMDes yang lama hingga saat ini belum memberikan data kondisi keuangan kepada pengurus baru dan Ketua BuMDes lama juga belum diketahui keberadaannya," jelas Jainuri ketika ditemui di Penajam, Senin.
Selain itu, Jainuri menjelaskan dalam berita acara penyerahan data, setiap laporan yang disampaikan pengurus lama banyak terdapat penulisan angka yang terkesan tidak sesuai nominal yang semestinya.
"Bukan penyimpangan, tapi menurut kami banyak yang kurang pas terutama pada penulisan nominal yang terkesan tidak sesuai semestinya," katanya.
Sejak 2009, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan dana awal kepada BUMDes Sebakung Jaya sekitar Rp458 juta, kemudian pada 2010 ada penyertaan modal Rp150 juta, sehingga total dana di BUMDes itu mencapai Rp608 juta.
"Data nominal itu tidak sesuai dengan yang dilaporkan oleh pengurus lama, harusnya juga ada tambahan dana dari pengelolaan dan kami belum temukan kepastian data, jadi kami belum bisa pastikan total dana yang ada," ujarnya.
Dengan adanya persoalan tersebut, warga mendesak pengurus baru menghadirkan Ketua BUMDes lama yang sejak 2014 menghilang dan hingga kini belum diketahui keberadaannya.
Ia menyatakan kepengurusan baru BUMDes Sebakung Jaya yang dilantik sejak Mei 2016 hingga kini belum menggulirkan dana BUMDes, karena masih mempelajari dan mencari kebenaran data yang ada.
"Kami belum berani menggulirkan dana BUMDes, tapi kalau penagihan sudah ada sekitar Rp78 juta. Saya harap ada kejujuran dan instansi terkait dalam pengawasan lembaga desa juga memberikan perhatian agar permasalahan bisa cepat terselesaikan," tambah Jainuri. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Pengurus BUMDes yang lama hingga saat ini belum memberikan data kondisi keuangan kepada pengurus baru dan Ketua BuMDes lama juga belum diketahui keberadaannya," jelas Jainuri ketika ditemui di Penajam, Senin.
Selain itu, Jainuri menjelaskan dalam berita acara penyerahan data, setiap laporan yang disampaikan pengurus lama banyak terdapat penulisan angka yang terkesan tidak sesuai nominal yang semestinya.
"Bukan penyimpangan, tapi menurut kami banyak yang kurang pas terutama pada penulisan nominal yang terkesan tidak sesuai semestinya," katanya.
Sejak 2009, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan dana awal kepada BUMDes Sebakung Jaya sekitar Rp458 juta, kemudian pada 2010 ada penyertaan modal Rp150 juta, sehingga total dana di BUMDes itu mencapai Rp608 juta.
"Data nominal itu tidak sesuai dengan yang dilaporkan oleh pengurus lama, harusnya juga ada tambahan dana dari pengelolaan dan kami belum temukan kepastian data, jadi kami belum bisa pastikan total dana yang ada," ujarnya.
Dengan adanya persoalan tersebut, warga mendesak pengurus baru menghadirkan Ketua BUMDes lama yang sejak 2014 menghilang dan hingga kini belum diketahui keberadaannya.
Ia menyatakan kepengurusan baru BUMDes Sebakung Jaya yang dilantik sejak Mei 2016 hingga kini belum menggulirkan dana BUMDes, karena masih mempelajari dan mencari kebenaran data yang ada.
"Kami belum berani menggulirkan dana BUMDes, tapi kalau penagihan sudah ada sekitar Rp78 juta. Saya harap ada kejujuran dan instansi terkait dalam pengawasan lembaga desa juga memberikan perhatian agar permasalahan bisa cepat terselesaikan," tambah Jainuri. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016