Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Serikat Pekerja Mathilda Balikpapan, salah satu anggota Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), mengancam mogok kerja bila pemerintah tidak menjamin keamanan para pekerja Pertamina.
"Ini wujud solidaritas kami pada sesama rekan pekerja Pertamina. Kami mohon maaf seandainya mogok itu benar dilaksanakan, karena pemerintah tidak menjamin keamanan para pekerja Pertamina, khususnya mereka yang bekerja di lapangan," kata Ketua Umum SP Mathilda, Mugiyanto, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis.
Sikap SP Mathilda ini memperkuat pernyataan Presiden FSPPB Noviandri dalam keterangan persnya, sebagai buntut dari rentetan kejadian yang mengancam keselamatan para pekerja Pertamina, terutama mereka yang mengoperasikan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM).
Mugiyanto merinci kasus perusakan aset Pertamina di TBBM Manggis di Bali, pemukulan seorang pekerja Pertamina di Refinery Unit (RU) VI Balongan, Jawa Tengah, dan penusukan pekerja di TBBM Bitung di Manado, Sulawesi Utara.
Kasus terakhir adalah penganiayaan yang dialami Kepala TBBM Teluk Kabung di Padang, Sumatera Barat, dan pengepungan TBBM itu oleh ratusan preman pada Selasa (7/6).
Ia menegaskan aksi mogok akan benar-benar dilaksanakan apabila aparat keamanan, terutama kepolisian, tidak sungguh-sungguh menangani kasus-kasus tersebut.
"Kami menuntut para pelaku penganiayaan dan pengepungan di TBBM Teluk Kabung ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku," ujar Mugiyanto, menegaskan.
Ia juga mengingatkan bahwa fasilitas yang dikelola Pertamina, seperti kilang minyak atau refinery unit dan TBBM adalah obyek vital nasional yang berkenaan dengan kelancaran aktivitas seluruh bangsa dan hajat hidup orang banyak.
"Seperti kejadian di Padang, menyebabkan pasokan avtur untuk pesawat terbang di Bandara Minangkabau terlambat sampai dan sejumlah pesawat terpaksa mengalami keterlambatan terbang," tambahnya.
Peristiwa itu juga menyebabkan distribusi BBM untuk wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya terhambat, sehingga BBM sempat menjadi langka karena ketiadaan pasokan dari TBBM. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Ini wujud solidaritas kami pada sesama rekan pekerja Pertamina. Kami mohon maaf seandainya mogok itu benar dilaksanakan, karena pemerintah tidak menjamin keamanan para pekerja Pertamina, khususnya mereka yang bekerja di lapangan," kata Ketua Umum SP Mathilda, Mugiyanto, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis.
Sikap SP Mathilda ini memperkuat pernyataan Presiden FSPPB Noviandri dalam keterangan persnya, sebagai buntut dari rentetan kejadian yang mengancam keselamatan para pekerja Pertamina, terutama mereka yang mengoperasikan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM).
Mugiyanto merinci kasus perusakan aset Pertamina di TBBM Manggis di Bali, pemukulan seorang pekerja Pertamina di Refinery Unit (RU) VI Balongan, Jawa Tengah, dan penusukan pekerja di TBBM Bitung di Manado, Sulawesi Utara.
Kasus terakhir adalah penganiayaan yang dialami Kepala TBBM Teluk Kabung di Padang, Sumatera Barat, dan pengepungan TBBM itu oleh ratusan preman pada Selasa (7/6).
Ia menegaskan aksi mogok akan benar-benar dilaksanakan apabila aparat keamanan, terutama kepolisian, tidak sungguh-sungguh menangani kasus-kasus tersebut.
"Kami menuntut para pelaku penganiayaan dan pengepungan di TBBM Teluk Kabung ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku," ujar Mugiyanto, menegaskan.
Ia juga mengingatkan bahwa fasilitas yang dikelola Pertamina, seperti kilang minyak atau refinery unit dan TBBM adalah obyek vital nasional yang berkenaan dengan kelancaran aktivitas seluruh bangsa dan hajat hidup orang banyak.
"Seperti kejadian di Padang, menyebabkan pasokan avtur untuk pesawat terbang di Bandara Minangkabau terlambat sampai dan sejumlah pesawat terpaksa mengalami keterlambatan terbang," tambahnya.
Peristiwa itu juga menyebabkan distribusi BBM untuk wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya terhambat, sehingga BBM sempat menjadi langka karena ketiadaan pasokan dari TBBM. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016