Samarinda (ANTARA Kaltim) - Komisi IV DPRD Kalimantan Timur terkejut dengan adanya pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau Bosda yang diterima SMA Negeri 1 Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, saat melakukan kunjungan ke sekolah tersebut akhir pekan lalu.
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Slamet Ari Wibowo yang dihubungi di Samarinda, Minggu, laporan yang diperoleh dari para guru pengajar di sekolah tersebut menyebutkan dana Bosda yang diterima setiap siswa hanya Rp800.000, dari semestinya sebesar Rp1 juta.
"Padahal, data dan informasi yang masuk ke Komisi IV, setiap siswa mendapat jatah Bosda Rp1 juta. Kami perlu mendapat penjelasan terkait masalah ini dari Dinas Pendidikan," katanya.
Menurut ia, kunjungan kerja Komisi IV ke SMAN 1 Tenggarong Seberang awalnya hanya ingin melihat kebutuhan dan perkembangan keberadaan bangunan sekolah, seperti ruang kelas, ruang guru, aula sekolah, alat pendukung belajar.
Kunjungan tersebut untuk menindaklanjuti aturan baru dari pemerintah mengenai pelimpahan pengelolaan SMA dan SMK ke pemerintah provinsi berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Namun, saat berdialog dengan seluruh guru di sekolah tersebut, anggota Komisi IV kaget mendapat jawaban berbeda terkait data penerima Bosda.
"DPRD Kaltim tentu juga berperan dalam ini. Banyak masukan dan harapan dari pihak sekolah yang bisa menjadi dasar Komisi IV dalam menyusun kebijakan di bidang pendidikan di Kaltim," ungkap Slamet.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Zain Taufik Nurohman menambahkan informasi dari pengelola sekolah sangat penting, karena dalam waktu dekat ada pembahasan APBD Perubahan 2016, sekaligus APBD 2017.
"Pendidikan yang baik dan bagus memang membutuhkan biaya. Di situlah fungsi kami bagaimana agar pendidikan mendapat dukungan anggaran," katanya
Hanya saja, lanjut Zain, hingga saat ini perintah Undang-Undang mengenai posri 20 persen APBD untuk pendidikan belum dapat dipenuhi, karena hingga kini realisasinya baru sekitar 16,4 persen.
Namun demikian, Komisi IV tetap mengupayakan agar pendidikan di Kaltim mendapat perhatian optimal, meskipun APBD Kaltim mengalami penuurunan, dari Rp13 triliun pada 2015 menjadi Rp9 triliun pada 2016, dan pada 2017 diperkirakan kembali turun menjadi Rp6 triliun.
"Dalam keterbatasan selalu diupayakan. Kita bisa menimbang kebutuhan mana yang lebih prioritas dan mendesak," kata Zain.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Slamet Ari Wibowo yang dihubungi di Samarinda, Minggu, laporan yang diperoleh dari para guru pengajar di sekolah tersebut menyebutkan dana Bosda yang diterima setiap siswa hanya Rp800.000, dari semestinya sebesar Rp1 juta.
"Padahal, data dan informasi yang masuk ke Komisi IV, setiap siswa mendapat jatah Bosda Rp1 juta. Kami perlu mendapat penjelasan terkait masalah ini dari Dinas Pendidikan," katanya.
Menurut ia, kunjungan kerja Komisi IV ke SMAN 1 Tenggarong Seberang awalnya hanya ingin melihat kebutuhan dan perkembangan keberadaan bangunan sekolah, seperti ruang kelas, ruang guru, aula sekolah, alat pendukung belajar.
Kunjungan tersebut untuk menindaklanjuti aturan baru dari pemerintah mengenai pelimpahan pengelolaan SMA dan SMK ke pemerintah provinsi berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Namun, saat berdialog dengan seluruh guru di sekolah tersebut, anggota Komisi IV kaget mendapat jawaban berbeda terkait data penerima Bosda.
"DPRD Kaltim tentu juga berperan dalam ini. Banyak masukan dan harapan dari pihak sekolah yang bisa menjadi dasar Komisi IV dalam menyusun kebijakan di bidang pendidikan di Kaltim," ungkap Slamet.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Zain Taufik Nurohman menambahkan informasi dari pengelola sekolah sangat penting, karena dalam waktu dekat ada pembahasan APBD Perubahan 2016, sekaligus APBD 2017.
"Pendidikan yang baik dan bagus memang membutuhkan biaya. Di situlah fungsi kami bagaimana agar pendidikan mendapat dukungan anggaran," katanya
Hanya saja, lanjut Zain, hingga saat ini perintah Undang-Undang mengenai posri 20 persen APBD untuk pendidikan belum dapat dipenuhi, karena hingga kini realisasinya baru sekitar 16,4 persen.
Namun demikian, Komisi IV tetap mengupayakan agar pendidikan di Kaltim mendapat perhatian optimal, meskipun APBD Kaltim mengalami penuurunan, dari Rp13 triliun pada 2015 menjadi Rp9 triliun pada 2016, dan pada 2017 diperkirakan kembali turun menjadi Rp6 triliun.
"Dalam keterbatasan selalu diupayakan. Kita bisa menimbang kebutuhan mana yang lebih prioritas dan mendesak," kata Zain.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016