Pemkot Bontang Batasi Perjalanan Dinas Luar

Bontang (ANTARA Kaltim) - Sekretaris Kota Bontang Syirajudin mengimbau seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD untuk membatasi perjalanan dinas ke luar daerah yang tidak penting, seiring terjadinya defisitnya anggaran.

Syirajudin saat ditemui di Bontang, Kamis, mengatakan Pemkot bersama DPRD sepakat untuk memangkas beberapa kegiatan yang dianggap tidak perlu, termasuk perjalanan dinas di setiap SKPD.

"Sudah saya sampaikan ke setiap SKPD terkait untuk melakukan penghematan, karena dari hasil kunjungan kita ke kementerian terkait, kemungkinan bulan Mei dana bagi hasil turun," katanya.

Sebagai daerah pengelola minyak dan gas, katanya, Bontang tentu tidak selalu mulus menerima DBH. Solusi untuk menjaga kas daerah tetap seimbang, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar sepakat memangkas anggaran di setiap SKPD sekitar 12,8 persen.

SKPD diharapkan untuk menunda kegiatan yang dianggap tidak prioritas, termasuk anggaran perjalanan dinas luar.

"SKPD harus teliti membelanjakan anggaran mereka, karena sisa DBH akan masuk di APBD Perubahan," ujarnya.

Selain merasionalisasi kegiatan perjalanan dinas, Pemkot Bontang juga akan melakukan penundaan pekerjaan fisik yang nilai pendanaannya mencapai miliaran rupiah.

Menurut Sekkota, lelang proyek kembali dibuka setelah sisa DBH dari pusat masuk anggaran perubahan.

"Penundaan itu cuma sementara, setelah sisa DBH itu cair dan masuk di APBD-P, lelang akan dibuka kembali," katanya. (*)