Bontang (ANTARA Kaltim) - Komisi II DPRD Kota Bontang melakukan inspeksi mendadak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Tanjung Limau, karena selama sebulan terakhir SPBN itu tidak lagi melayani pembelian BBM untuk nelayan setempat.
Wakil Ketua DPRD Bontang Faisal saat dihubungi, Selasa, menyatakan kecewa dengan kinerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Jasa yang secara teknis bertanggung jawab mengawasi SPBN.
Apalagi, pada 2015 lalu, Pemkot Bontang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp16 miliar untuk menopang persediaan BBM bagi Nelayan.
"Inilah yang kami telusuri alasan SPBN tutup dan tidak melayani pembelian nelayan, karena alasan tidak mempunyai anggaran. Padahal, pemkot telah mengalokasikan anggaran pengadaan BBM di SPBN Tanjung Limau," kata Faisal.
Berdasarkan pengakuan pengelola SPBN Tanjung Limau, alasan menutup dan membatasi pembelian BBM karena tidak mempunyai anggaran untuk pengoperasian SPBN itu.
"Kita akan panggil pihak perusda untuk menjelaskan masalah ini," tambahnya.
Senada dengan Faisal, Ketua Fraksi Hanura Arif juga akan menelusuri kejelasan informasi yang didapatkan dari pihak SPBN.
"Kami akan telusuri penyebabnya. Sementara ini Perusda AUJ tidak ada, jadi kami belum dapat informasi jelasnya seperti apa," ujarnya.
Arif mengatakan, akibat dari penutupan SPBN Tanjung Limau, puluhan kelompok nelayan tidak dapat melaut karena kesulitan memperoleh BBM.
"Komisi II mungkin akan menjadwalkan besok memanggil pihak Perusda AUJ untuk klarifikasi masalah ini. Jangan dibiarkan berlarut-larut, kasihan para nelayan, mereka mau makan apa kalau tidak melaut," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Wakil Ketua DPRD Bontang Faisal saat dihubungi, Selasa, menyatakan kecewa dengan kinerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Jasa yang secara teknis bertanggung jawab mengawasi SPBN.
Apalagi, pada 2015 lalu, Pemkot Bontang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp16 miliar untuk menopang persediaan BBM bagi Nelayan.
"Inilah yang kami telusuri alasan SPBN tutup dan tidak melayani pembelian nelayan, karena alasan tidak mempunyai anggaran. Padahal, pemkot telah mengalokasikan anggaran pengadaan BBM di SPBN Tanjung Limau," kata Faisal.
Berdasarkan pengakuan pengelola SPBN Tanjung Limau, alasan menutup dan membatasi pembelian BBM karena tidak mempunyai anggaran untuk pengoperasian SPBN itu.
"Kita akan panggil pihak perusda untuk menjelaskan masalah ini," tambahnya.
Senada dengan Faisal, Ketua Fraksi Hanura Arif juga akan menelusuri kejelasan informasi yang didapatkan dari pihak SPBN.
"Kami akan telusuri penyebabnya. Sementara ini Perusda AUJ tidak ada, jadi kami belum dapat informasi jelasnya seperti apa," ujarnya.
Arif mengatakan, akibat dari penutupan SPBN Tanjung Limau, puluhan kelompok nelayan tidak dapat melaut karena kesulitan memperoleh BBM.
"Komisi II mungkin akan menjadwalkan besok memanggil pihak Perusda AUJ untuk klarifikasi masalah ini. Jangan dibiarkan berlarut-larut, kasihan para nelayan, mereka mau makan apa kalau tidak melaut," ujarnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016