Jakarta (ANTARA News) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan konsumen bisa menuntut ganti rugi kepada pemerintah atau operator terkait kemacetan lalu lintas yang menyebabkan pengguna tertahan hingga dua hari di jalan tol.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulis Abadi dalam keterangan tertulis di Jakarta Jumat mengatakan kemacetan yang mencapai puluhan jam itu telah merugikan konsumen jalan tol, baik kerugian materiil dan atau kerugian immateriil.
"Secara makro, kenapa pemerintah dan operator jalan tol bisa dituntut ganti rugi, karena pemerintah terlambat mengantisipasi lonjakan arus mudik Natal, yang berbarengan dengan arus mudik liburan, dan Maulid Nabi," katanya.
Akibat keterlambagan itu, menurut dia, pemerintah dinilai tidak menyiapkan sumber daya yang cukup, baik petugas polri, petugas tol, dan petugas lapangan lainnya.
Selain itu, Tulus menambahkan, operator jalan tol dan polisi tidak menertibkan truk-truk barang yang mengambil jalur tengah, sehingga makin memperparah kemacetan.
"Seharusnya truk-truk barang digiring untuk mengambil lajur kiri dan yang membandel bisa diberikan tilang oleh kepolisian," katanya.
Tulus menyebutkan bentuk-bentuk kerugian konsumen selama macet di jalan tol adalah kerugian terhadap tarif tol yang dibayarkan.
"Seharusnya membayar tol adalah mendapatkan benefit atas kelancaran lalu-lintas, bukan malah kemacetan," katanya.
Kedua, lanjut dia, kerugian terhadap bahan bakar selama macet.
"Puluhan liter bahan bakar terbakar percuma selama macet," katanya.
Ketiga, dia menambahkan, kerugian mengeluarkan ongkos lain selama macet, khususnya biaya untuk konsumsi, makan minum dan lainnya.
"Belum lagi kerugian imateril, hilannya waktu libur, dan kerugian psikologis lainnya," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulis Abadi dalam keterangan tertulis di Jakarta Jumat mengatakan kemacetan yang mencapai puluhan jam itu telah merugikan konsumen jalan tol, baik kerugian materiil dan atau kerugian immateriil.
"Secara makro, kenapa pemerintah dan operator jalan tol bisa dituntut ganti rugi, karena pemerintah terlambat mengantisipasi lonjakan arus mudik Natal, yang berbarengan dengan arus mudik liburan, dan Maulid Nabi," katanya.
Akibat keterlambagan itu, menurut dia, pemerintah dinilai tidak menyiapkan sumber daya yang cukup, baik petugas polri, petugas tol, dan petugas lapangan lainnya.
Selain itu, Tulus menambahkan, operator jalan tol dan polisi tidak menertibkan truk-truk barang yang mengambil jalur tengah, sehingga makin memperparah kemacetan.
"Seharusnya truk-truk barang digiring untuk mengambil lajur kiri dan yang membandel bisa diberikan tilang oleh kepolisian," katanya.
Tulus menyebutkan bentuk-bentuk kerugian konsumen selama macet di jalan tol adalah kerugian terhadap tarif tol yang dibayarkan.
"Seharusnya membayar tol adalah mendapatkan benefit atas kelancaran lalu-lintas, bukan malah kemacetan," katanya.
Kedua, lanjut dia, kerugian terhadap bahan bakar selama macet.
"Puluhan liter bahan bakar terbakar percuma selama macet," katanya.
Ketiga, dia menambahkan, kerugian mengeluarkan ongkos lain selama macet, khususnya biaya untuk konsumsi, makan minum dan lainnya.
"Belum lagi kerugian imateril, hilannya waktu libur, dan kerugian psikologis lainnya," katanya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015