DPRD Bontang Jamin Tak Ada Intervensi Pembahasan APBD 2016

Bontang (ANTARA Kaltim) - Ketua DPRD Kota Bontang Kaharuddin Jafar menjamin tidak akan ada intervensi dalam pembahasan APBD tahun 2016 seiring beralihnya gerbong pemerintahan yang baru hasil pilkada 2015.

Kaharuddin yang dihubungi di Bontang, Kamis, menegaskan pemerintahan saat ini pimpinan Wali Kota Adi Darma dan Wawali Isro Umarghani masih berjalan hingga berakhirnya masa jabatan pada akhir Maret 2016.

"Saya jamin dan pastikan tidak intervensi dari manapun. Lagi pula untuk APBD 2016 pembahasannya dilakukan di masing-masing komisi dan pembahasan dari komisi-komisi juga sudah selesai," katanya.

Kabar adanya intervensi dalam pembahasan APBD 2016 mengemuka seiring kekalahan pasangan petahana Adi-Isro pada pilkada 9 Desember 2015, sehingga tarik ulur pembahasan APBD 2016 masih berlangsung alot.

Menurut ia, belum disahkannya APBD 2016 hingga menjelang akhir 2015 ini, karena beberapa ada beberapa program penting yang belum tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

"DPRD dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sepakat untuk mengakomodasi usulan yang tertinggal itu, contohya seperti pembangunan parit yang rusak dan lainnya," terangnya.

Kaharuddin menambahkan Badan Anggaran DPRD dan TAPD Kota Bontang tidak mau gegabah, sehingga sebelum mengakomodasi semua usulan yang tertinggal itu harus melakukan konsultasi ke Biro Keuangan Pemprov Kaltim dan Kementerian Dalam Negeri.

"Hal-hal yang belum tertuang di KUA-PPAS kami konsultasikan terlebih dahulu agar kami memiliki landasan hukum yang benar, sehingga tidak menjadi temuan pelanggaran di kemudian hari," tambahnya.

Ia menargetkan pembahasan APBD 2016 sudah rampung sebelum 25 Desember mendatang.

 

"Kalau ternyata usulan yang masuk belum sempat diakomodasi, secepatnya akan dimasukkan dan dibahas. Kalau toh ternyata tidak boleh, berarti dua atau tiga hari setelah konsultasi, pembahasan APBD kami targetkan sudah selesai," tandasnya. (Adv/*)