Bontang (ANTARA Kaltim) - Fraksi Gerindra DPRD Kota Bontang meminta pemerintah kota lebih fokus untuk melakukan pemekaran wilayah seiring pesatnya perkembangan penduduk di daerah setempat.
Wakil Ketua DPRD Bontang Etha Rimba Paemboenan dihubungi di Bontang, Minggu, mengatakan dengan diresmikannya pabrik Pupuk Kaltim V oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu dan pabrik-pabrik lainnya yang akan dibangun nantinya, pemkot melalui Disdukcapil segera melakukan inventerisasi data penduduk, sehingga lonjakan urbanisasi dapat diminimalkan.
"Bontang ini ibarat ada gula ada semut, tentunya lonjakan penduduk urban terus berdatangan, karena ada lima megaproyek yang akan dibangun di Bontang yang nilainya Rp 7 triliun lebih. Jadi, pemekaran kecamatan adalah hal yang paling tepat," ujarnya.
Sementara itu, anggota Fraksi Gerindra DPRD Bintang Agus Haris mengakui pemekaran wilayah adalah hal yang perlu diperhatikan mengingat pada 2019 mendatang peningkatan penduduk terus berkembang.
"Pemerintah dan DPRD untuk tahun 2016 melakukan pemekaran kecamatan dan sangat dibutuhkan pada 2019. Untuk itu, kita minta lebih fokus karena jumlah kursi legislatif tentu akan bertambah," kata Agus Haris.
Terkait dengan tenaga ahli, Agus mengemukakan bahwa staf ahli sangat dibutuhkan untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan.
"Seperti badan pembuat perda atau Bapperda sangat kekurangan untuk menyusun regulasi-regulasi yang akan diluncurkan DPRD, kita minta pemkot segera menindaklanjutinya," tandasnya. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015