Bontang (ANTARA Kaltim) - Ketua Fraksi Hanura Perjuangan DPRD Kota Bontang Arif menyoroti lambannya pengerjaan sejumlah proyek fisik pemerintah kota dengan dana APBD yang berpotensi tidak dapat diselesaikan tepat waktu pada Desember 2015.
Arif saat dihubungi di Bontang, Sabtu, mengaku telah mendesak pemkot melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bontang untuk memberikan terguran kepada kontraktor pelaksana proyek agar pekerjaan segera dituntaskan.
"Kita pesimistis beberapa proyek fisik yang berasal dari APBD murni dapat diserap 100 persen, namun kita berharap ada evaluasi dan segera menyelesaikannya sesuai batas waktu," kata Arif.
Arif mengakui ada beberapa proyek fisik yang pesimsitis dapat diserap 100 persen hingga Desember mendatang.
"Saya kemarin sempat heran mendengar aduan dari komisi III, masa pembangunan gedung Polres baru 30 persen. Artinya, akhir tahun saya pesimistis proyek bakal rampung," ujarnya.
Arif mengungkapkan ada tiga proyek fisik yang pesimistis akan selesai tepat waktu karena tidak segera dilakukan pekerjaan sesuai perencanaan usai tender dilakukan dan dinyatakan pemenang.
"Seharusnya segera dieksekusi tiga proyek fisik itu, sehingga proyek rampung sesuai tenggat waktu 15 Desember 2015. Namun, kenyataannya eksekusi bangunan baru dikerjakan sekitar Agustus tahun 2015, sehingga pembangunan proyek berpotensi molor," ujarnya.
Tiga proyek fisik yang dimaksud adalah pembangunan gedung Polres Bontang, kejaksaan dan Kodim 0908.
Ia meminta DPU Kota Bontang segera melakukan tinjauan langsung di lapangan, sehingga dapat mengetahui kendala yang dihadapi kontraktor. Beberapa pengaduan yang diterima bahwa kuantitas jumlah pekerja minim dan material pun terlambat.
Untuk mengejar pembangunan tepat waktu, seharusmya DPU mendesak kontraktor menambah jumlah pekerja dan bekerja 24 jam dengan sistem tiga shift.
"Tambah saja pekerjanya satu proyek minimal 100 orang, jadi pengerjaan gedung dapat dikebut dan terapkan sistem kerja tiga shift sehingga siang malam proyek terus berjalan dan akan selesai sesuai perencanaan," tambahnya. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Arif saat dihubungi di Bontang, Sabtu, mengaku telah mendesak pemkot melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bontang untuk memberikan terguran kepada kontraktor pelaksana proyek agar pekerjaan segera dituntaskan.
"Kita pesimistis beberapa proyek fisik yang berasal dari APBD murni dapat diserap 100 persen, namun kita berharap ada evaluasi dan segera menyelesaikannya sesuai batas waktu," kata Arif.
Arif mengakui ada beberapa proyek fisik yang pesimsitis dapat diserap 100 persen hingga Desember mendatang.
"Saya kemarin sempat heran mendengar aduan dari komisi III, masa pembangunan gedung Polres baru 30 persen. Artinya, akhir tahun saya pesimistis proyek bakal rampung," ujarnya.
Arif mengungkapkan ada tiga proyek fisik yang pesimistis akan selesai tepat waktu karena tidak segera dilakukan pekerjaan sesuai perencanaan usai tender dilakukan dan dinyatakan pemenang.
"Seharusnya segera dieksekusi tiga proyek fisik itu, sehingga proyek rampung sesuai tenggat waktu 15 Desember 2015. Namun, kenyataannya eksekusi bangunan baru dikerjakan sekitar Agustus tahun 2015, sehingga pembangunan proyek berpotensi molor," ujarnya.
Tiga proyek fisik yang dimaksud adalah pembangunan gedung Polres Bontang, kejaksaan dan Kodim 0908.
Ia meminta DPU Kota Bontang segera melakukan tinjauan langsung di lapangan, sehingga dapat mengetahui kendala yang dihadapi kontraktor. Beberapa pengaduan yang diterima bahwa kuantitas jumlah pekerja minim dan material pun terlambat.
Untuk mengejar pembangunan tepat waktu, seharusmya DPU mendesak kontraktor menambah jumlah pekerja dan bekerja 24 jam dengan sistem tiga shift.
"Tambah saja pekerjanya satu proyek minimal 100 orang, jadi pengerjaan gedung dapat dikebut dan terapkan sistem kerja tiga shift sehingga siang malam proyek terus berjalan dan akan selesai sesuai perencanaan," tambahnya. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015