Samarinda (ANTARA Kaltim) - Sebanyak 268 pejabat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dari 19 provinsi mengadakan pertemuan regional pengelola data dan informasi di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
"Pertemuan di Balikpapan ini merupakan pertemuan regional pertama. Pertemuan serupa akan digelar di Provinsi Aceh pada 16-19 November 2015 akan diikuti 14 provinsi yang belum mengikuti Temu Kerja Regional Pengelola Data di Kaltim saat ini," kata Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty di Balikpapan, Kamis.
Tujuan pertemuan adalah untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan data kependudukan, selain juga membahas tentang pola mengolah data dan dipresentasikan, serta membahas proses pengumpulan data yang tepat dan seragam.
Menurut ia, pengelolaan data yang dibuat BKKBN tidak sama dengan pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).
Ada beberapa pendataan yang dilakukan BKKBN, di antaranya sensus penduduk, pendataan keluarga, survei, dan pemutakhiran data setiap tahun.
BKKBN memiliki program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Dalam kependudukan ada empat hal yang menjadi perhatian, yaitu kuantitas yang harus dikendalikan, kualitas yang harus ditingkatkan, mobilitas yang harus diarahkan, dan data kependudukan akurat menurut nama dan alamat.
"Pendataan yang dilakukan ditulis `by name by address`, hal ini akan memudahkan dalam memetakan keluarga. Kita berharap data bisa dipergunakan untuk pelaksanaan program keluarga berencana dengan tepat sasaran," katanya.
Surya menjelaskan data BKKBN akan menjadi sumber data yang valid dan akurat, sehingga bisa digunakan pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Sementara dalam pembukaan acara yang berlangsung pada Rabu (4/11) malam, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang diwakili Asisten III Bidang Kesejahteraan Bere Ali mengatakan, program KB akan berhasil jika dilakukan terintegrasi, sistim informasi terbaru, kemudian didukung fasilitas dan kerja sama antara pusat dan daerah, serta mitra kerja.
Bere Ali menjelaskan laju pertumbuhan penduduk Kaltim cukup tinggi dengan jumlah penduduk saat ini sebelum terpisahnya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), berjumlah sekitar 4 juta jiwa.
Namun, setelah terpisahnya Provinsi Kaltara, penduduk Kaltim diperkirakan sekitar 3,5 juta jiwa yang tersebar di 10 kabupaten dan kota.
Berdasarkan data, tambahnya, laju pertumbuhan penduduk di Kaltim mencapai 3,8 persen per tahun, dengan sekitar 2,2 persen adalah faktor migrasi dari daerah lain yang masuk ke Kaltim.
"Jadi, pertumbuhan penduduk secara alami atau dari faktor kelahiran di Kaltim hanya 1,6 persen, sehingga bisa dikatakan program KB di Kaltim cukup berhasil," ujar Bere Ali. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Pertemuan di Balikpapan ini merupakan pertemuan regional pertama. Pertemuan serupa akan digelar di Provinsi Aceh pada 16-19 November 2015 akan diikuti 14 provinsi yang belum mengikuti Temu Kerja Regional Pengelola Data di Kaltim saat ini," kata Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty di Balikpapan, Kamis.
Tujuan pertemuan adalah untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan data kependudukan, selain juga membahas tentang pola mengolah data dan dipresentasikan, serta membahas proses pengumpulan data yang tepat dan seragam.
Menurut ia, pengelolaan data yang dibuat BKKBN tidak sama dengan pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).
Ada beberapa pendataan yang dilakukan BKKBN, di antaranya sensus penduduk, pendataan keluarga, survei, dan pemutakhiran data setiap tahun.
BKKBN memiliki program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Dalam kependudukan ada empat hal yang menjadi perhatian, yaitu kuantitas yang harus dikendalikan, kualitas yang harus ditingkatkan, mobilitas yang harus diarahkan, dan data kependudukan akurat menurut nama dan alamat.
"Pendataan yang dilakukan ditulis `by name by address`, hal ini akan memudahkan dalam memetakan keluarga. Kita berharap data bisa dipergunakan untuk pelaksanaan program keluarga berencana dengan tepat sasaran," katanya.
Surya menjelaskan data BKKBN akan menjadi sumber data yang valid dan akurat, sehingga bisa digunakan pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Sementara dalam pembukaan acara yang berlangsung pada Rabu (4/11) malam, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang diwakili Asisten III Bidang Kesejahteraan Bere Ali mengatakan, program KB akan berhasil jika dilakukan terintegrasi, sistim informasi terbaru, kemudian didukung fasilitas dan kerja sama antara pusat dan daerah, serta mitra kerja.
Bere Ali menjelaskan laju pertumbuhan penduduk Kaltim cukup tinggi dengan jumlah penduduk saat ini sebelum terpisahnya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), berjumlah sekitar 4 juta jiwa.
Namun, setelah terpisahnya Provinsi Kaltara, penduduk Kaltim diperkirakan sekitar 3,5 juta jiwa yang tersebar di 10 kabupaten dan kota.
Berdasarkan data, tambahnya, laju pertumbuhan penduduk di Kaltim mencapai 3,8 persen per tahun, dengan sekitar 2,2 persen adalah faktor migrasi dari daerah lain yang masuk ke Kaltim.
"Jadi, pertumbuhan penduduk secara alami atau dari faktor kelahiran di Kaltim hanya 1,6 persen, sehingga bisa dikatakan program KB di Kaltim cukup berhasil," ujar Bere Ali. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015