Bontang (ANTARA Kaltim) - Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Bontang Bakhtiar Wakkang mendesak pemkot untuk memperbaiki organisasi kepegawaian, karena beberapa kepala satuan kerja perangkat daerah jarang berkantor.
"Ini hanya masukan untuk disikapi, karena ada beberapa SKPD yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik, saya sebutkan saja seperti Dinas Pekerjaan Umum yang jarang berkantor," kata Bakhtiar saat menyampaikan interupsi pada rapat paripurna penyampaian LPKj Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang periode 2011-2016, Senin.
Ia mengemukakan kepala SKPD adalah salah satu pelayanan masyarakat sebagai abdi negara yang diberikan kewenangan.
Selain itu, Bakhtiar mengusulkan agar penataan taman yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk dievaluasi terkait dengan kemajuan ke depan.
"Kami juga meminta kepada SKPD terkait untuk segera merealisasikan program-program pemkot yang belum berjalan, karena secara riil pemkot adalah kota taman yang tentunya SKPD terkait harus memahami estetika kota," katanya.
Bakhtiar juga menyoroti beberapa investasi di Kota Bontang yang belum memenuhi target realisasi, contohnya kerja sama perdagangan dengan Pemkab Pinrang (SulSel) yang hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya.
"Kita minta kerja sama itu ditindaklanjuti karena kerja sama perdagangan itu berdampak positif untuk kemajuan sektor perdagangan," tambahnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Adi Darma usai menyampaikan LKPj masa akhir jabatannya mengakui kewenangan penataan organisasi telah kepada diserahkan Sekretaris Kota untuk menindaklanjutinya.
"Kewenangan itu ada di struktur pemerintahan yang paling tinggi, dalam hal ini Sekkota selaku pemangku jabatan struktural. Namun, masukan tersebut kita apresiasi dengan baik demi pelayanan kepada masyarakat," kata Wali kota. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Ini hanya masukan untuk disikapi, karena ada beberapa SKPD yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik, saya sebutkan saja seperti Dinas Pekerjaan Umum yang jarang berkantor," kata Bakhtiar saat menyampaikan interupsi pada rapat paripurna penyampaian LPKj Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang periode 2011-2016, Senin.
Ia mengemukakan kepala SKPD adalah salah satu pelayanan masyarakat sebagai abdi negara yang diberikan kewenangan.
Selain itu, Bakhtiar mengusulkan agar penataan taman yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk dievaluasi terkait dengan kemajuan ke depan.
"Kami juga meminta kepada SKPD terkait untuk segera merealisasikan program-program pemkot yang belum berjalan, karena secara riil pemkot adalah kota taman yang tentunya SKPD terkait harus memahami estetika kota," katanya.
Bakhtiar juga menyoroti beberapa investasi di Kota Bontang yang belum memenuhi target realisasi, contohnya kerja sama perdagangan dengan Pemkab Pinrang (SulSel) yang hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya.
"Kita minta kerja sama itu ditindaklanjuti karena kerja sama perdagangan itu berdampak positif untuk kemajuan sektor perdagangan," tambahnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Adi Darma usai menyampaikan LKPj masa akhir jabatannya mengakui kewenangan penataan organisasi telah kepada diserahkan Sekretaris Kota untuk menindaklanjutinya.
"Kewenangan itu ada di struktur pemerintahan yang paling tinggi, dalam hal ini Sekkota selaku pemangku jabatan struktural. Namun, masukan tersebut kita apresiasi dengan baik demi pelayanan kepada masyarakat," kata Wali kota. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015