Bontang (ANTARA Kaltim) - Panitia Khusus Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014 DPRD Kota Bontang menemukan sejumlah infrastruktur bangunan baru sekolah SMAN 1 dalam kondisi retak serta kurangnya interior.
Sekretaris Pansus P2APBD DPRD Kota Bontang Bilher Hutahean di Bontang, Senin, mengemukakan peninjauan lapangan yang dilakukan anggota pansus untuk mengecek dan meneliti secara langsung realisasi penggunaan APBD 2014.
"Kita minta pemkot menunda pembayaran kontraktor tersebut sebelum menyelesaikan perbaikan pada semua bangunan, karena dikhawatirkan sangat riskan dari segi keamanannya," katanya.
Sejumlah bangunan SMAN 1 yang retak tersebut, meskipun masih dalam tahap perbaikan oleh pihak kontraktor, lanjut Bilher, tetap dibutuhkan tekanan dari pemkot khususnya konsultan Dinas Pekerjaan Umum untuk segera menuntaskan pekerjaannya.
"Kita berharap bangunan itu selesai 100 persen, setelahnya bisa ditempati. Kalau dalam kondisi saat ini, kita minta jangan dulu karena sangat berisiko," ujarnya.
Beberapa hari terakhir, angota Pansus P2APBD terus melakukan cek silang di lapangan terhadap sejumlah infrastruktur yang dibiayai APBD 2014, untuk mencari penyebab munculnya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dan daya serap anggaran pada 12 SKPD yang realisasinya hanya mencapai 80 persen.
"Berdasarkan aturan, DPRD berhak untuk menelusuri penyebab silpa tahun 2014 yang mencapai Rp340 miliar. Setelah merampungkan hasil kunjungan, pansus akan membawanya pada sidang paripurna untuk mengeluarkan kebijakan dan rekomendasi sebagai catatan kepada wali kota," jelas Bilher. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Sekretaris Pansus P2APBD DPRD Kota Bontang Bilher Hutahean di Bontang, Senin, mengemukakan peninjauan lapangan yang dilakukan anggota pansus untuk mengecek dan meneliti secara langsung realisasi penggunaan APBD 2014.
"Kita minta pemkot menunda pembayaran kontraktor tersebut sebelum menyelesaikan perbaikan pada semua bangunan, karena dikhawatirkan sangat riskan dari segi keamanannya," katanya.
Sejumlah bangunan SMAN 1 yang retak tersebut, meskipun masih dalam tahap perbaikan oleh pihak kontraktor, lanjut Bilher, tetap dibutuhkan tekanan dari pemkot khususnya konsultan Dinas Pekerjaan Umum untuk segera menuntaskan pekerjaannya.
"Kita berharap bangunan itu selesai 100 persen, setelahnya bisa ditempati. Kalau dalam kondisi saat ini, kita minta jangan dulu karena sangat berisiko," ujarnya.
Beberapa hari terakhir, angota Pansus P2APBD terus melakukan cek silang di lapangan terhadap sejumlah infrastruktur yang dibiayai APBD 2014, untuk mencari penyebab munculnya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dan daya serap anggaran pada 12 SKPD yang realisasinya hanya mencapai 80 persen.
"Berdasarkan aturan, DPRD berhak untuk menelusuri penyebab silpa tahun 2014 yang mencapai Rp340 miliar. Setelah merampungkan hasil kunjungan, pansus akan membawanya pada sidang paripurna untuk mengeluarkan kebijakan dan rekomendasi sebagai catatan kepada wali kota," jelas Bilher. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015