Bontang (ANTARA Kaltim) - Panitia Khusus Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur, meninjau proyek infrastruktur yang dibiayai APBD Tahun 2014.
Ketua Pansus DPRD Bontang M Dahnial saat dihubungi di Bontang, Jumat, mengatakan peninjauan langsung di lapangan untuk melakukan cek silang terhadap realisasi serapan anggaran APBD 2014, sekaligus menelusuri secara detail realisasi kegiatan perencanaan dan penyerapan anggaran SKPD, terutama yang daya serapnya minim.
Selama dua hari pada 29-30 Juli 2015, rombongan anggota Pansus terjun ke sejumlah lokasi, seperti pembangunan Pasar Rawa Indah di Kecamatan Bontang Selatan dan beberapa sekolah negeri di daerah setempat.
"Dari 48 SKPD, terdapat 12 SKPD yang kami lihat realisasi kegiatannya masih rendah. Nah, hal seperti ini yang ikut menyumbang silpa (sisa lebih penggunaan anggaran)," kata Dahnial.
Ia mempertanyakan besaran silpa pada APBD 2014 yang angkanya mencapai Rp345 miliar.
Silpa itu disebabkan beberapa hal, yakni terjadi peningkatan pendapatan, adanya efesiensi dari program yang dilelang, dan ada program yang tidak terlaksana atau proses kegiatannya tidak selesai.
"Kalau diakibatkan proyeksi pendapatan dan efesiensi, wajar saja terjadi silpa, bahkan bagus. Tapi, jika silpa terjadi karena kegiatan yang tidak terlaksana atau tidak selesai, ini yang jadi pertanyaan kami," ujar Dahnial.
Oleh karena itu, lanjutnya, pansus melakukan penelusuran di lapangan dan melakukan klarifikasi dengan SKPD yang menyumbang silpa untuk mengetahui penyebab pastinya.
Politisi Partai Gerindra itu menambah jika tidak bisa memberi alasan tepat, pansus akan memberi catatan hitam kepada SKPD terkait. Bahkan, pansus bisa merekomendasikan kepada wali kota untuk mencopot kepala SKPD-nya.
"Kalau tidak mampu merencanakan dan mengeksekusi kegiatan dengan baik, untuk apa kepala SKPD-nya dipertahankan. Itu sebabnya kami tidak akan segan merekomendasikan penggantian kepala SKPD, jika memang ditemukan hal-hal demikian," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Ketua Pansus DPRD Bontang M Dahnial saat dihubungi di Bontang, Jumat, mengatakan peninjauan langsung di lapangan untuk melakukan cek silang terhadap realisasi serapan anggaran APBD 2014, sekaligus menelusuri secara detail realisasi kegiatan perencanaan dan penyerapan anggaran SKPD, terutama yang daya serapnya minim.
Selama dua hari pada 29-30 Juli 2015, rombongan anggota Pansus terjun ke sejumlah lokasi, seperti pembangunan Pasar Rawa Indah di Kecamatan Bontang Selatan dan beberapa sekolah negeri di daerah setempat.
"Dari 48 SKPD, terdapat 12 SKPD yang kami lihat realisasi kegiatannya masih rendah. Nah, hal seperti ini yang ikut menyumbang silpa (sisa lebih penggunaan anggaran)," kata Dahnial.
Ia mempertanyakan besaran silpa pada APBD 2014 yang angkanya mencapai Rp345 miliar.
Silpa itu disebabkan beberapa hal, yakni terjadi peningkatan pendapatan, adanya efesiensi dari program yang dilelang, dan ada program yang tidak terlaksana atau proses kegiatannya tidak selesai.
"Kalau diakibatkan proyeksi pendapatan dan efesiensi, wajar saja terjadi silpa, bahkan bagus. Tapi, jika silpa terjadi karena kegiatan yang tidak terlaksana atau tidak selesai, ini yang jadi pertanyaan kami," ujar Dahnial.
Oleh karena itu, lanjutnya, pansus melakukan penelusuran di lapangan dan melakukan klarifikasi dengan SKPD yang menyumbang silpa untuk mengetahui penyebab pastinya.
Politisi Partai Gerindra itu menambah jika tidak bisa memberi alasan tepat, pansus akan memberi catatan hitam kepada SKPD terkait. Bahkan, pansus bisa merekomendasikan kepada wali kota untuk mencopot kepala SKPD-nya.
"Kalau tidak mampu merencanakan dan mengeksekusi kegiatan dengan baik, untuk apa kepala SKPD-nya dipertahankan. Itu sebabnya kami tidak akan segan merekomendasikan penggantian kepala SKPD, jika memang ditemukan hal-hal demikian," ujarnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015