Bontang (ANTARA Kaltim) - DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur, meminta Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu di daerah setempat bekerja profesional dan mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada Desember mendatang berjalan lancar dan aman.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bontang Bilher Hutahean saat pertemuan dengan jajaran KPU dan Panwaslu di Bontang, Senin, mengatakan pilkada serentak yang baru pertama kali digelar menjadi tantangan bagi penyelenggara dan masyarakat.
"Kami berharap seluruh jajaran KPU dan Panwas bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya serta netral dan menjaga keharmonisan, karena pilkada serentak yang damai merupakan impian seluruh kabupaten/kota," katanya.
Kota Bontang menjadi satu dari sembilan daerah di Provinsi Kaltim yang akan menggelar pilkada serentak tahap pertama pada 9 Desember 2015.
Delapan daerah lainnya adalah Kota Samarinda dan Balikpapan, Kabupaten Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, dan Mahakam Ulu.
Dalam pertemuan itu, Ketua KPU Kota Suardi dan Ketua Panwaslu Agus Susanto secara bergantian memaparkan hasil tahapan pilkada yang sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu.
"Semua tahapan pilkada berjalan lancar sesuai rencana," kata Suardi, dalam paparannya.
Lebih lanjut, Bilher Hutahean menjelaskan alokasi anggaran pilkada telah disetujui melalui APBD berdasarkan Permendagri yang memberikan kewenangan penuh kepada daerah.
Sekitar Rp9 miliar anggaran pilkada telah dikucurkan dan sisanya dicairkan sesuai dengan peruntukannya hingga mencapai total Rp22 miliar.
"Jadi, pada APBD Murni alokasi anggaran yang disetujui hanya Rp9 miliar dan sisanya dialokasikan melalui APBD perubahan," tambahnya.
Pemerintah Kota Bontang menyetujui anggaran operasional KPU sebesar Rp22 miliar melalui dana hibah, untuk membiayai pelaksanaan Pilkada 2015. Jumlah anggaran tersebut lebih kecil dibanding usulan KPU Bontang sebesar Rp26 miliar.
Naskah perjanjian dana hibah pilkada tersebut ditandatangani Wali Kota Bontang Adi Darma dan Ketua KPU Suardi pada Mei lalu. Dana itu tidak termasuk untuk pengamanan yang akan diberikan secara terpisah.
Ketua KPU Kota Bontang Suardi menjelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pilkada, termasuk biaya sosialisasi dan kampanye sebesar Rp3,4 miliar, serta pengadaan alat peraga dan honor petugas yang berjumlah 338 orang. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bontang Bilher Hutahean saat pertemuan dengan jajaran KPU dan Panwaslu di Bontang, Senin, mengatakan pilkada serentak yang baru pertama kali digelar menjadi tantangan bagi penyelenggara dan masyarakat.
"Kami berharap seluruh jajaran KPU dan Panwas bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya serta netral dan menjaga keharmonisan, karena pilkada serentak yang damai merupakan impian seluruh kabupaten/kota," katanya.
Kota Bontang menjadi satu dari sembilan daerah di Provinsi Kaltim yang akan menggelar pilkada serentak tahap pertama pada 9 Desember 2015.
Delapan daerah lainnya adalah Kota Samarinda dan Balikpapan, Kabupaten Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, dan Mahakam Ulu.
Dalam pertemuan itu, Ketua KPU Kota Suardi dan Ketua Panwaslu Agus Susanto secara bergantian memaparkan hasil tahapan pilkada yang sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu.
"Semua tahapan pilkada berjalan lancar sesuai rencana," kata Suardi, dalam paparannya.
Lebih lanjut, Bilher Hutahean menjelaskan alokasi anggaran pilkada telah disetujui melalui APBD berdasarkan Permendagri yang memberikan kewenangan penuh kepada daerah.
Sekitar Rp9 miliar anggaran pilkada telah dikucurkan dan sisanya dicairkan sesuai dengan peruntukannya hingga mencapai total Rp22 miliar.
"Jadi, pada APBD Murni alokasi anggaran yang disetujui hanya Rp9 miliar dan sisanya dialokasikan melalui APBD perubahan," tambahnya.
Pemerintah Kota Bontang menyetujui anggaran operasional KPU sebesar Rp22 miliar melalui dana hibah, untuk membiayai pelaksanaan Pilkada 2015. Jumlah anggaran tersebut lebih kecil dibanding usulan KPU Bontang sebesar Rp26 miliar.
Naskah perjanjian dana hibah pilkada tersebut ditandatangani Wali Kota Bontang Adi Darma dan Ketua KPU Suardi pada Mei lalu. Dana itu tidak termasuk untuk pengamanan yang akan diberikan secara terpisah.
Ketua KPU Kota Bontang Suardi menjelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pilkada, termasuk biaya sosialisasi dan kampanye sebesar Rp3,4 miliar, serta pengadaan alat peraga dan honor petugas yang berjumlah 338 orang. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015