Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, optimistis bisa meraih Piala Adipura, menyusul keluarnya edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait penundaan pemberian penghargaan kebersihan dan pengelolaan untuk pemerintah kabupaten/kota tahun 2014-2015.
"Dengan adanya penundaan itu, tim penilai bisa saja melakukan verifikasi ulang, sehingga Kota Samarinda masih berpeluang mendapatkan penghargaan Adipura tahun ini," kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kota Samarinda, Suko Sunawar di Samarinda, Minggu.
Penundaan tersebut ujar Suko, karena momen peringatan Hari Lingkungan Hidup yang jatuh setiap 5 Juni dan dirangkai dengan pemberian penghargaan Adipura, tidak dapat dilakukan berkaitan dengan masuknya bulan Ramadhan.
Pemberian penghargaan adipura rencananya dilakukan bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2015.
"Sehingga dengan penundaan ini, tidak menutup kemungkinan ada verifikasi ulang dari tim penilai Adipura," kata Suko Sunawar.
Ia berharap dengan mundurnya pemberian penghargaan tersebut, setidaknya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh pemangku kepentingan untuk membuka peluang Samarinda agar bisa kembali meraih Adipura, setelah lebih dari satu dekade tidak pernah meraihnya.
Peluang verifikasi ulang yang diberikan tim penilai Adipura menurut Suko Sunawar, merupakan hal yang jarang terjadi.
"Jadi, jika tim penilai memberi kesempatan ulang untuk evaluasi tahap kedua, itu artinya Samarinda masih dianggap sangat layak untuk meraih Adipura," tambahnya.
Ia menyarankan agar masyarakat tetap menjaga kebersihan yang menjadi objek titik pantau penilaian Adipura kali ini, diantaranya kawasan permukiman, jalan, pertokoan hingga taman kota.
"Termasuk dengan tidak memanfaatkan kembali TPA Bukit Pinang yang telah ditutup, karena TPA tersebut masih menggunakan sistem `open dumping`, sehingga dianggap tidak ramah lingkungan," kata Suko Sunawar.
Pemerintah Kota Samarinda sudah beberapa kali mendapat peringatan dari Kemen-LH dan Kehutanan agar beralih ke sistem "Sanitary Land Fill" yang diatur dalam undang-undang, seperti yang kini telah diterapkan di TPA Sambutan.
"Jadi, sekali lagi saya harapkan perhatian dari lembaga maupun intansi terkait, karena peluang kita untuk memperoleh penghargaan Adipura yang menjadi harapan selama ini masih ada," ungkap Suko Sunawar. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Dengan adanya penundaan itu, tim penilai bisa saja melakukan verifikasi ulang, sehingga Kota Samarinda masih berpeluang mendapatkan penghargaan Adipura tahun ini," kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kota Samarinda, Suko Sunawar di Samarinda, Minggu.
Penundaan tersebut ujar Suko, karena momen peringatan Hari Lingkungan Hidup yang jatuh setiap 5 Juni dan dirangkai dengan pemberian penghargaan Adipura, tidak dapat dilakukan berkaitan dengan masuknya bulan Ramadhan.
Pemberian penghargaan adipura rencananya dilakukan bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2015.
"Sehingga dengan penundaan ini, tidak menutup kemungkinan ada verifikasi ulang dari tim penilai Adipura," kata Suko Sunawar.
Ia berharap dengan mundurnya pemberian penghargaan tersebut, setidaknya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh pemangku kepentingan untuk membuka peluang Samarinda agar bisa kembali meraih Adipura, setelah lebih dari satu dekade tidak pernah meraihnya.
Peluang verifikasi ulang yang diberikan tim penilai Adipura menurut Suko Sunawar, merupakan hal yang jarang terjadi.
"Jadi, jika tim penilai memberi kesempatan ulang untuk evaluasi tahap kedua, itu artinya Samarinda masih dianggap sangat layak untuk meraih Adipura," tambahnya.
Ia menyarankan agar masyarakat tetap menjaga kebersihan yang menjadi objek titik pantau penilaian Adipura kali ini, diantaranya kawasan permukiman, jalan, pertokoan hingga taman kota.
"Termasuk dengan tidak memanfaatkan kembali TPA Bukit Pinang yang telah ditutup, karena TPA tersebut masih menggunakan sistem `open dumping`, sehingga dianggap tidak ramah lingkungan," kata Suko Sunawar.
Pemerintah Kota Samarinda sudah beberapa kali mendapat peringatan dari Kemen-LH dan Kehutanan agar beralih ke sistem "Sanitary Land Fill" yang diatur dalam undang-undang, seperti yang kini telah diterapkan di TPA Sambutan.
"Jadi, sekali lagi saya harapkan perhatian dari lembaga maupun intansi terkait, karena peluang kita untuk memperoleh penghargaan Adipura yang menjadi harapan selama ini masih ada," ungkap Suko Sunawar. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015