Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah bersama Perum Bulog akan melakukan langkah untuk memastikan beras bagi rumah tangga miskin atau raskin berkualitas layak konsumsi.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa kepada wartawan di Jakarta, Senin mengatakan menurut Bulog kemungkinan terdapat 400 ribu ton beras yang sudah lama dan tak layak konsumsi.
"Jadi itu yang disampaikan oleh Dirut Perum Bulog, kemungkinan ada beras yang kurang layak konsumsi itu masih sekitar 400 ribu ton," kata Khofifah.
Saat ini Bulog akan melakukan penyisiran. Mensos mengatakan bila pola manajemen keluar masuk beras di gudang menerapkan "first in first out" maka beras yang tak layak konsumsi karena waktu penyimpanannya lama seharusnya tidak terjadi.
"Kalau sudah Presiden memberikan arahan itu saya rasa kita semua melakukan monitoring, evaluasi, untuk menghindarkan kemungkinan beras tidak layak konsumsi terdistribusi ke masyarakat begitu," katanya.
Mensos mengatakan dalam rapat terbatas yang membahas penyaluran beras raskin di Kantor Presiden, Senin yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dibahas tak hanya mengenai kualitas beras namun juga waktu pendistribusian.
"Jadi Raskin itu akan dimaksimalkan pada ketepatan waktunya diharapkan masing-masing daerah bisa memaksimalkan waktu distribusinya," katanya.
Seringkali, lanjutnya, daerah-daerah dengan kesulitan geografis tertentu bisa tiga bulan sekali didistribusikan, karena ongkos angkutnya, maka diharapkan ada sharing, budgeting dari APBD supaya ketepatan waktu bagi rumahtangga sasaran manfaat itu bisa terjaga. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa kepada wartawan di Jakarta, Senin mengatakan menurut Bulog kemungkinan terdapat 400 ribu ton beras yang sudah lama dan tak layak konsumsi.
"Jadi itu yang disampaikan oleh Dirut Perum Bulog, kemungkinan ada beras yang kurang layak konsumsi itu masih sekitar 400 ribu ton," kata Khofifah.
Saat ini Bulog akan melakukan penyisiran. Mensos mengatakan bila pola manajemen keluar masuk beras di gudang menerapkan "first in first out" maka beras yang tak layak konsumsi karena waktu penyimpanannya lama seharusnya tidak terjadi.
"Kalau sudah Presiden memberikan arahan itu saya rasa kita semua melakukan monitoring, evaluasi, untuk menghindarkan kemungkinan beras tidak layak konsumsi terdistribusi ke masyarakat begitu," katanya.
Mensos mengatakan dalam rapat terbatas yang membahas penyaluran beras raskin di Kantor Presiden, Senin yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dibahas tak hanya mengenai kualitas beras namun juga waktu pendistribusian.
"Jadi Raskin itu akan dimaksimalkan pada ketepatan waktunya diharapkan masing-masing daerah bisa memaksimalkan waktu distribusinya," katanya.
Seringkali, lanjutnya, daerah-daerah dengan kesulitan geografis tertentu bisa tiga bulan sekali didistribusikan, karena ongkos angkutnya, maka diharapkan ada sharing, budgeting dari APBD supaya ketepatan waktu bagi rumahtangga sasaran manfaat itu bisa terjaga. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015