Bontang (ANTARA Kaltim) - Komisi III DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur, pesimistis pekerjaan fisik proyek sarana olahraga atau "sport center" di Kecamatan Bontang Utara bisa selesai sesuai target.
Anggota Komisi III DPRD Bontang Suhud Harianto ketika dihubungi di Bontang, Kamis, mengatakan hingga saat ini pengerjaan proyek itu baru mencapai 49,01 persen atau di bawah target 53,09 persen dari yang dijadwalkan, akibat minimnya jumlah pekerja di proyek tersebut.
"Kami khawatir proyek itu tidak akan selesai tepat waktu, karena melihat minimnya jumlah pekerja, sedangkan waktu terus berjalan," katanya.
Saat ini, lanjutnya, Komisi III terus memantau pengerjaan proyek sarana olahraga itu agar bisa selesai tepat waktu. "Dalam minggu ini kami akan mengontrol lagi seberapa progres pekerjaannya," kata politisi Partai Demokrat ini.
Anggota Komisi III lainnya, M Dahnial mengakui adanya kesimpangsiuran dalam pekerjaan proyek tersebut, karena pekerja yang digunakan tidak melalui "satu pintu" dan diborong mandor berbeda.
"Ini juga kami lihat ada kesenjangan pihak kontrakator. Kami khawatir pekerjaan itu terbengkalai, karena tidak diawasi oleh kontraktor yang mempunyai akreditasi," kata Dahnial. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Anggota Komisi III DPRD Bontang Suhud Harianto ketika dihubungi di Bontang, Kamis, mengatakan hingga saat ini pengerjaan proyek itu baru mencapai 49,01 persen atau di bawah target 53,09 persen dari yang dijadwalkan, akibat minimnya jumlah pekerja di proyek tersebut.
"Kami khawatir proyek itu tidak akan selesai tepat waktu, karena melihat minimnya jumlah pekerja, sedangkan waktu terus berjalan," katanya.
Saat ini, lanjutnya, Komisi III terus memantau pengerjaan proyek sarana olahraga itu agar bisa selesai tepat waktu. "Dalam minggu ini kami akan mengontrol lagi seberapa progres pekerjaannya," kata politisi Partai Demokrat ini.
Anggota Komisi III lainnya, M Dahnial mengakui adanya kesimpangsiuran dalam pekerjaan proyek tersebut, karena pekerja yang digunakan tidak melalui "satu pintu" dan diborong mandor berbeda.
"Ini juga kami lihat ada kesenjangan pihak kontrakator. Kami khawatir pekerjaan itu terbengkalai, karena tidak diawasi oleh kontraktor yang mempunyai akreditasi," kata Dahnial. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015