Penajam (ANTARA Kaltim) - Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara, Marjani, menegaskan, akan mengaudit sekolah yang melakukan pungutan biaya pendaftaran penerimaan siswa baru (PSB).
"Kami melarang seluruh sekolah melakukan pungutan biaya pendaftaran PSB dan ini berlaku kepada seluruh sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara," ungkap Marjani, di Penajam, Senin.
Berdasarkan aturan kata Marjani, sekolah negeri maupun swasta tidak dibenarkan melakukan pungutan biaya pendaftaran PSB.
"Kami akan memberikan peringatan, jika ada sekolah yang melakukan pungutan biaya pendaftaran dalam PSB tersebut," tegas Marjani.
Jika ada sekolah ditemukan melakukan pungutan biaya pendaftaran PSB, lanjut Marjani maka akan diaudit dan terancam tidak mendapatkan dana biaya operasional sekolah (BOS) dari pemerintah, terutama bagi sekolah swasta.
"Jika ada sekolah ditemukan melakukan pungutan biaya pendaftaran, dana BOS yang sudah diberikan harus dikembalikan serta penggunaan dana BOS dan biaya pendaftaran itu juga harus diaudit," ujarnya.
"Kami akan memanggil pihak sekolah yang ditemukan melakukan pungutan biaya pendaftaran PSB itu dan dana BOS akan ditunda pencairannya," ungkap Marjani.
Selama ini menurut dia, alasan sekolah swasta menerapkan biaya pendaftaran PSB yakni, untuk biaya operasional sekolah.
"Dalam aturan menyebutkan, apabila sekolah menarik biaya pendaftaran PSB, tidak diperbolehkan menarima dana BOS," ungkap Marjani. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Kami melarang seluruh sekolah melakukan pungutan biaya pendaftaran PSB dan ini berlaku kepada seluruh sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara," ungkap Marjani, di Penajam, Senin.
Berdasarkan aturan kata Marjani, sekolah negeri maupun swasta tidak dibenarkan melakukan pungutan biaya pendaftaran PSB.
"Kami akan memberikan peringatan, jika ada sekolah yang melakukan pungutan biaya pendaftaran dalam PSB tersebut," tegas Marjani.
Jika ada sekolah ditemukan melakukan pungutan biaya pendaftaran PSB, lanjut Marjani maka akan diaudit dan terancam tidak mendapatkan dana biaya operasional sekolah (BOS) dari pemerintah, terutama bagi sekolah swasta.
"Jika ada sekolah ditemukan melakukan pungutan biaya pendaftaran, dana BOS yang sudah diberikan harus dikembalikan serta penggunaan dana BOS dan biaya pendaftaran itu juga harus diaudit," ujarnya.
"Kami akan memanggil pihak sekolah yang ditemukan melakukan pungutan biaya pendaftaran PSB itu dan dana BOS akan ditunda pencairannya," ungkap Marjani.
Selama ini menurut dia, alasan sekolah swasta menerapkan biaya pendaftaran PSB yakni, untuk biaya operasional sekolah.
"Dalam aturan menyebutkan, apabila sekolah menarik biaya pendaftaran PSB, tidak diperbolehkan menarima dana BOS," ungkap Marjani. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015