Bontang (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur, Basri Rase merekomendasikan pembentukan badan khusus di Dinas Pendapatan, Pengelola, Keuangan dan Arsip yang bertugas memaksimalkan potensi pemasukan pajak dan retribusi daerah.
"Dari hasil penemuan pansus tercatat realisasi penerimaan pendapatan 2014 naik 103,21 persen dari tahun 2013. Tapi, jika dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 98,02 persen. Ini menandakan tingkat pendapatan daerah terus menurun," katanya pada Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2014 di Bontang, Senin.
Ia menjelaskan, dari hasil temuan tersebut, Pemkot Bontang harus mengambil inovasi dalam meminimalisasi terjadinya penurunan pendapatan asli daerah (PAD).
Menurut Basri, diperlukan data yang akurat tentang potensi daerah dan penjelasan asumsi makro yang menjadi dasar untuk memprediksi pendapatan yang optimal.
"Ke depan, dalam memprediksi pendapatan, selain potensi daerah, asumsi makro perlu juga diperhatikan, sehingga dapat menjadi tolok ukur penerimaan," ujarnya.
Selain menyoroti rendahnya PAD yang dihasilkan Dinas Pendapatan, Pengelola, Keuangan dan Arsip (DPPKA), Basri Rase juga menyoroti beberapa SKPD penyumbang terbesar pendapatan, misalnya Dinas Pendidikan.
"Berdasarkan laporan pansus, anggaran 20 persen untuk pendidikan lebih terfokus pada kegiatan pelatihan dengan meningkatnya jumlah honor guru. Sementara anggaran seharusnya dialokasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan, terutama pembangunan infrakstruktur," ujarnya.
Alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kota Bontang pada 2014 hanya terserap Rp109,21 miliar atau sekitar 78,12 persen.
"Sebaiknya perlu dipertimbangkan ke depan agar porsi anggaran lebih besar untuk belanja modal, agar sarana pendukung proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik," katanya. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Dari hasil penemuan pansus tercatat realisasi penerimaan pendapatan 2014 naik 103,21 persen dari tahun 2013. Tapi, jika dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 98,02 persen. Ini menandakan tingkat pendapatan daerah terus menurun," katanya pada Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2014 di Bontang, Senin.
Ia menjelaskan, dari hasil temuan tersebut, Pemkot Bontang harus mengambil inovasi dalam meminimalisasi terjadinya penurunan pendapatan asli daerah (PAD).
Menurut Basri, diperlukan data yang akurat tentang potensi daerah dan penjelasan asumsi makro yang menjadi dasar untuk memprediksi pendapatan yang optimal.
"Ke depan, dalam memprediksi pendapatan, selain potensi daerah, asumsi makro perlu juga diperhatikan, sehingga dapat menjadi tolok ukur penerimaan," ujarnya.
Selain menyoroti rendahnya PAD yang dihasilkan Dinas Pendapatan, Pengelola, Keuangan dan Arsip (DPPKA), Basri Rase juga menyoroti beberapa SKPD penyumbang terbesar pendapatan, misalnya Dinas Pendidikan.
"Berdasarkan laporan pansus, anggaran 20 persen untuk pendidikan lebih terfokus pada kegiatan pelatihan dengan meningkatnya jumlah honor guru. Sementara anggaran seharusnya dialokasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan, terutama pembangunan infrakstruktur," ujarnya.
Alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kota Bontang pada 2014 hanya terserap Rp109,21 miliar atau sekitar 78,12 persen.
"Sebaiknya perlu dipertimbangkan ke depan agar porsi anggaran lebih besar untuk belanja modal, agar sarana pendukung proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik," katanya. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015