Samarinda (ANTARA Kaltim) - Ketua DPRD Kaltim H Syahrun HS mengatakan seharusnya kegiatan reses Anggota DPRD Kaltim guna menyerap berbagai aspirasi masyarakat secara langsung dapat didampingi SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Hal tersebut dimaksudkan untuk merumuskan setiap masukan dan aspirasi masyarakat. Karena masyarakat membutuhkan jawaban yang cepat pada setiap permasalahan.
Apalagi dalam kegiatan reses masyarakat biasanya memanfaatkan untuk menyampaikan berbagai keluhan dan permasalahan yang mereka alami dan rasakan yang lebih banyak menitikberatkan pada persoalan pembangunan infrastruktur. Seperti jalan, drainase, pertanahan, serta persoalan lain yang sering terjadi di masyarakat. Contohnya seperti kesehatan, pendidikan dan pertanian dalam arti luas.
“Selama ini dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kaltim hanya bisa mendengarkan keluhan masyarakat. Kemudian disalurkan kepada eksekutif tapi kurang realisasi. Seharusnya kegiatan reses tersebut dapat menjadi momentum bagi SKPD untuk menyerap aspirasi dan mengambil tindakan konkret dalam penanganannya,†katanya.
Syahrun menambahkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Anggota DPRD Kaltim pada saat reses tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti menjadi program-program pembangunan dan mendapatkan alokasi biaya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (SKPD) Kaltim, baik murni maupun perubahan. Sesuai dengan skala prioritasnya.
“Ke depan kami juga berharap agar reses para anggota DPRD Kaltim dapat lebih disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana kerja SKPD-SKPD di Pemprov Kaltim,†harapnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/lin/oke)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Hal tersebut dimaksudkan untuk merumuskan setiap masukan dan aspirasi masyarakat. Karena masyarakat membutuhkan jawaban yang cepat pada setiap permasalahan.
Apalagi dalam kegiatan reses masyarakat biasanya memanfaatkan untuk menyampaikan berbagai keluhan dan permasalahan yang mereka alami dan rasakan yang lebih banyak menitikberatkan pada persoalan pembangunan infrastruktur. Seperti jalan, drainase, pertanahan, serta persoalan lain yang sering terjadi di masyarakat. Contohnya seperti kesehatan, pendidikan dan pertanian dalam arti luas.
“Selama ini dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kaltim hanya bisa mendengarkan keluhan masyarakat. Kemudian disalurkan kepada eksekutif tapi kurang realisasi. Seharusnya kegiatan reses tersebut dapat menjadi momentum bagi SKPD untuk menyerap aspirasi dan mengambil tindakan konkret dalam penanganannya,†katanya.
Syahrun menambahkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Anggota DPRD Kaltim pada saat reses tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti menjadi program-program pembangunan dan mendapatkan alokasi biaya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (SKPD) Kaltim, baik murni maupun perubahan. Sesuai dengan skala prioritasnya.
“Ke depan kami juga berharap agar reses para anggota DPRD Kaltim dapat lebih disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana kerja SKPD-SKPD di Pemprov Kaltim,†harapnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/lin/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015