Bontang (ANTARA Kaltim) - Komisi III DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur, meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk memberdayakan konsultan lokal dalam pengerjaan proyek-proyek daerah, karena dampak kelanjutannya lebih besar ketimbang mendatangkan konsultan dari luar.
Anggota Komisi III DPRD Bontang Suhut Hariyanto ketika dihubungi di Bontang, Minggu, mengatakan pihaknya menerima keluhan dari sejumlah konsultan lokal yang tidak dipakai DPU Kota Bontang dalam pengerjaan proyek pemkot.
"Saya sering menerima keluhan dari sejumlah konsultan lokal. Mereka mengaku tidak diberdayakan dalam proyek pembangunan setempat," katanya.
Selama ini, porsi pemenang tender proyek Pemkot Bontang tidak proporsional antara konsultan luar dengan lokal, sehingga tidak menciptakan persaingan sehat.
Suhud mengakui berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, semua kontraktor bisa bersaing secara terbuka untuk mendapatkan tender.
Namun, diharapkan ada juga klasifikasi khusus yang dibuat oleh pemkot selaku pemegang tender agar mendahulukan konsultan lokal. Apalagi, kalau kualitas hasil jasa konsultan lokal dengan luar daerah bersaing.
"Sebaiknya konsultan lokal diprioritaskan. Lagi pula para konsultan lokal memberi kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian di Bontang," tambah Suhut.
Ia khawatir kedatangan konsultas luar daerah akan berdampak terhadap eksistensi perusahaan konsultan lokal, jika hal tersebut terus dibiarkan.
"Kalau mereka bangkrut, akibatnya pengangguran meningkat dan penerimaan daerah dari pajak perusahaan konsultan lokal cenderung berkurang," ujarnya.
Suhud berharap konsultan lokal lebih diberdayakan sebagai peran penting dalam kualitas pembangunan daerah. Konsultan punya fungsi mengawasi jalannya pengerjaan proyek di lapangan supaya kualitas hasilnya optimal.
"Makanya, kami juga berharap pemerintah mempunyai program khusus untuk meningkatkan kualitas konsultan dan kontraktor lokal di Bontang," kata Suhud. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Anggota Komisi III DPRD Bontang Suhut Hariyanto ketika dihubungi di Bontang, Minggu, mengatakan pihaknya menerima keluhan dari sejumlah konsultan lokal yang tidak dipakai DPU Kota Bontang dalam pengerjaan proyek pemkot.
"Saya sering menerima keluhan dari sejumlah konsultan lokal. Mereka mengaku tidak diberdayakan dalam proyek pembangunan setempat," katanya.
Selama ini, porsi pemenang tender proyek Pemkot Bontang tidak proporsional antara konsultan luar dengan lokal, sehingga tidak menciptakan persaingan sehat.
Suhud mengakui berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, semua kontraktor bisa bersaing secara terbuka untuk mendapatkan tender.
Namun, diharapkan ada juga klasifikasi khusus yang dibuat oleh pemkot selaku pemegang tender agar mendahulukan konsultan lokal. Apalagi, kalau kualitas hasil jasa konsultan lokal dengan luar daerah bersaing.
"Sebaiknya konsultan lokal diprioritaskan. Lagi pula para konsultan lokal memberi kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian di Bontang," tambah Suhut.
Ia khawatir kedatangan konsultas luar daerah akan berdampak terhadap eksistensi perusahaan konsultan lokal, jika hal tersebut terus dibiarkan.
"Kalau mereka bangkrut, akibatnya pengangguran meningkat dan penerimaan daerah dari pajak perusahaan konsultan lokal cenderung berkurang," ujarnya.
Suhud berharap konsultan lokal lebih diberdayakan sebagai peran penting dalam kualitas pembangunan daerah. Konsultan punya fungsi mengawasi jalannya pengerjaan proyek di lapangan supaya kualitas hasilnya optimal.
"Makanya, kami juga berharap pemerintah mempunyai program khusus untuk meningkatkan kualitas konsultan dan kontraktor lokal di Bontang," kata Suhud. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015