Bontang (ANTARA Kaltim) - Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Bontang Baktiar Wakkang meminta Wali Kota Adi Darma untuk fokus dalam program pemerintah dan segera melakukan lelang jabatan, karena selama beberapa waktu terakhir terjadi kekosongan pada sejumlah jabatan penting.
"Interupsi ketua sidang, saya minta wali kota Bontang untuk mempercepat proses lelang jabatan karena hingga saat ini belum ada proyek fisik yang turun, sedangkan waktu pelaksanaan juga mepet," kata Baktiar Wakkang saat rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bontang, Senin.
Baktiar menilai kebijakan wali kota dengan mengulur-ulur waktu lelang jabatan bisa berdampak terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.
"Jangan mengorbankan kepentingan masyarakat. Urusan politik boleh, tapi jangan abaikan program-program yang sudah dicanangkan," tegasnya.
Ia menjelaskan, saat ini beberapa instansi yang posisi jabatannya akan dilelang tidak bisa berbuat banyak dalam menjalankan program, karena belum ada pejabat definif.
"Saya minta ini disikapi serius oleh wali kota," tambahnya.
Wali Kota Bontang Adi Darma yang ditemui usai sidang paripurna menjelaskan kritik dari anggota dewan cukup bagus, tetapi semestinya ada tempat dialog yang kita sediakan.
"Seharusnya itu disampaikan dalam sesi berikutnya. Kita kan masih ada tanggapan DPRD terkait LKPJ, tetapi saya rasa itu hal yang lumrah," katanya.
Menurut Adi Darma, lelang jabatan sebenarnya telah berjalan dan kini dalam proses perekrutan calon-calon.
"Sudah ada 19 orang yang mendaftar ikut lelang jabatan. Mereka nantinya akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Yogyakarta," tambahnya.
Ada lima instansi atau SKPD yang melakukan lelang jabatan, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Staf Ahli, Bakesbangpol, Satpol PP, dan Disosnaker. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Interupsi ketua sidang, saya minta wali kota Bontang untuk mempercepat proses lelang jabatan karena hingga saat ini belum ada proyek fisik yang turun, sedangkan waktu pelaksanaan juga mepet," kata Baktiar Wakkang saat rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bontang, Senin.
Baktiar menilai kebijakan wali kota dengan mengulur-ulur waktu lelang jabatan bisa berdampak terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.
"Jangan mengorbankan kepentingan masyarakat. Urusan politik boleh, tapi jangan abaikan program-program yang sudah dicanangkan," tegasnya.
Ia menjelaskan, saat ini beberapa instansi yang posisi jabatannya akan dilelang tidak bisa berbuat banyak dalam menjalankan program, karena belum ada pejabat definif.
"Saya minta ini disikapi serius oleh wali kota," tambahnya.
Wali Kota Bontang Adi Darma yang ditemui usai sidang paripurna menjelaskan kritik dari anggota dewan cukup bagus, tetapi semestinya ada tempat dialog yang kita sediakan.
"Seharusnya itu disampaikan dalam sesi berikutnya. Kita kan masih ada tanggapan DPRD terkait LKPJ, tetapi saya rasa itu hal yang lumrah," katanya.
Menurut Adi Darma, lelang jabatan sebenarnya telah berjalan dan kini dalam proses perekrutan calon-calon.
"Sudah ada 19 orang yang mendaftar ikut lelang jabatan. Mereka nantinya akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Yogyakarta," tambahnya.
Ada lima instansi atau SKPD yang melakukan lelang jabatan, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Staf Ahli, Bakesbangpol, Satpol PP, dan Disosnaker. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015