Samarinda (ANTARA Kaltyim) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diminta mengevaluasi rencana pembangunan jalan layang atau "flyover" yang menghubungkan Jalan Awang Long dan Bhayangkara di Kota Samarinda, karena proyek itu belum terlalu mendesak untuk direalisasikan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Saefuddin Djuhri di Samarinda, Selasa, mengatakan selama ini Pemprov Kaltim juga belum pernah melakukan komunikasi dengan dewan terkait proyek tersebut, sehingga anggaran pembangunan akan sulit dikucurkan.
"Kami belum pernah sekalipun diajak mediasi mengenai pembangunan flyover itu. Nantinya, jika pemprov mengusulkan dana melalui APBD juga akan sulit terakomodasi," katanya.
Menurut Saefuddin, sebaiknya pemprov memaksimalkan pelebaran badan jalan daripada membangun jalan layang yang anggarannya dipastikan sangat besar.
"Polemik yang terjadi makin kencang jika pemprov terus memaksakan pembangunan flyover tersebut," tambahnya.
Sejumlah pihak menduga jika rencana pembangunan jalan layang yang terkesan tiba-tiba itu, karena poros Jalan Bhayangkara akan dibangun Trans Studio, sehingga arus lalu lintas dialihkan lewat atas.
"Tidak bisa, jika hanya satu kepentingan lantas mengorbankan kepentingan lain. Lebih baik flyover dibangun di Jalan Otto Iskandar Dinata (Pasar Sungai Dama) karena kawasan itu kemacetannya lebih parah. Itu jauh lebih mendesak," ujarnya.
Selain itu, lanjut Saefuddin, Pemprov Kaltim seharusnya lebih fokus menyelesaikan proyek infrastruktur yang kini sedang berjalan dan belum rampung pengerjaannya, seperti Jembatan Mahkota II dan Jembatan Kembar.
"Banyak masyarakat menanti kejelasan rampungnya kedua proyek itu, karena manfaatnya bisa lebih dirasakan masyarakat untuk mengurai kemacetan," kata legislator Partai Nasional Demokrat ini. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Saefuddin Djuhri di Samarinda, Selasa, mengatakan selama ini Pemprov Kaltim juga belum pernah melakukan komunikasi dengan dewan terkait proyek tersebut, sehingga anggaran pembangunan akan sulit dikucurkan.
"Kami belum pernah sekalipun diajak mediasi mengenai pembangunan flyover itu. Nantinya, jika pemprov mengusulkan dana melalui APBD juga akan sulit terakomodasi," katanya.
Menurut Saefuddin, sebaiknya pemprov memaksimalkan pelebaran badan jalan daripada membangun jalan layang yang anggarannya dipastikan sangat besar.
"Polemik yang terjadi makin kencang jika pemprov terus memaksakan pembangunan flyover tersebut," tambahnya.
Sejumlah pihak menduga jika rencana pembangunan jalan layang yang terkesan tiba-tiba itu, karena poros Jalan Bhayangkara akan dibangun Trans Studio, sehingga arus lalu lintas dialihkan lewat atas.
"Tidak bisa, jika hanya satu kepentingan lantas mengorbankan kepentingan lain. Lebih baik flyover dibangun di Jalan Otto Iskandar Dinata (Pasar Sungai Dama) karena kawasan itu kemacetannya lebih parah. Itu jauh lebih mendesak," ujarnya.
Selain itu, lanjut Saefuddin, Pemprov Kaltim seharusnya lebih fokus menyelesaikan proyek infrastruktur yang kini sedang berjalan dan belum rampung pengerjaannya, seperti Jembatan Mahkota II dan Jembatan Kembar.
"Banyak masyarakat menanti kejelasan rampungnya kedua proyek itu, karena manfaatnya bisa lebih dirasakan masyarakat untuk mengurai kemacetan," kata legislator Partai Nasional Demokrat ini. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015