Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merumuskan sejumlah strategi untuk mengatasi permasalahan pendidikan dan meningkatkan partisipasi sekolah di daerah tersebut.
"Peningkatan partisipasi pendidikan merupakan kunci dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing," kata Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kaltim, Mispoyo di Samarinda, Kamis.
Berdasarkan catatan, kata dia, angka partisipasi sekolah di Kaltim belum mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi geografis, ekonomi, dan sosial.
Lanjut Mispoyo, kondisi geografis Kaltim yang luas dan beragam menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan akses pendidikan. Faktor ekonomi juga menjadi kendala bagi sebagian masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga turut mempengaruhi partisipasi pendidikan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bappeda Kaltim telah merumuskan sejumlah strategi. Pertama, mempercepat penanganan anak tidak sekolah (ATS) melalui program jemput bola dan penyediaan beasiswa.
Kedua, meningkatkan akses pendidikan dengan membangun unit sekolah baru (USB) di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelatihan guru dan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai.
Keempat, memperkuat relevansi pendidikan dengan dunia kerja melalui program vokasi dan pengembangan sekolah menengah kejuruan (SMK). Kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam dunia pendidikan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
"Kemudian, meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar sektor, meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat, dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif," sebut Mispoyo.
Ia menambahkan bahwa Bappeda Kaltim juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam dunia pendidikan. Pemanfaatan TIK dapat memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar sektor dalam meningkatkan partisipasi pendidikan.
"Peran serta pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif," tegas Mispoyo.
Mispoyo memaparkan, sejumlah capaian indikator kinerja pendidikan di Kaltim. Indeks pembangunan manusia (IPM) Kaltim pada 2023 mencapai 78,20 dan ditargetkan mencapai 78,60 pada 2025.
Harapan lama sekolah (HLS) mencapai 14,02 tahun, dan ditargetkan mencapai 14,12 tahun pada 2025. Sedangkan rata-rata lama sekolah mencapai 9,99 tahun dan ditargetkan mencapai 10,21 tahun pada tahun 2025.
Meskipun telah mencapai sejumlah kemajuan, Mispoyo mengakui masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan partisipasi pendidikan di Kaltim.
"Kami optimistis dengan kerja keras dan sinergi dari semua pihak, target peningkatan partisipasi pendidikan di Kaltim dapat tercapai," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
"Peningkatan partisipasi pendidikan merupakan kunci dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing," kata Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kaltim, Mispoyo di Samarinda, Kamis.
Berdasarkan catatan, kata dia, angka partisipasi sekolah di Kaltim belum mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi geografis, ekonomi, dan sosial.
Lanjut Mispoyo, kondisi geografis Kaltim yang luas dan beragam menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan akses pendidikan. Faktor ekonomi juga menjadi kendala bagi sebagian masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga turut mempengaruhi partisipasi pendidikan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bappeda Kaltim telah merumuskan sejumlah strategi. Pertama, mempercepat penanganan anak tidak sekolah (ATS) melalui program jemput bola dan penyediaan beasiswa.
Kedua, meningkatkan akses pendidikan dengan membangun unit sekolah baru (USB) di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelatihan guru dan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai.
Keempat, memperkuat relevansi pendidikan dengan dunia kerja melalui program vokasi dan pengembangan sekolah menengah kejuruan (SMK). Kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam dunia pendidikan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
"Kemudian, meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar sektor, meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat, dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif," sebut Mispoyo.
Ia menambahkan bahwa Bappeda Kaltim juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam dunia pendidikan. Pemanfaatan TIK dapat memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar sektor dalam meningkatkan partisipasi pendidikan.
"Peran serta pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif," tegas Mispoyo.
Mispoyo memaparkan, sejumlah capaian indikator kinerja pendidikan di Kaltim. Indeks pembangunan manusia (IPM) Kaltim pada 2023 mencapai 78,20 dan ditargetkan mencapai 78,60 pada 2025.
Harapan lama sekolah (HLS) mencapai 14,02 tahun, dan ditargetkan mencapai 14,12 tahun pada 2025. Sedangkan rata-rata lama sekolah mencapai 9,99 tahun dan ditargetkan mencapai 10,21 tahun pada tahun 2025.
Meskipun telah mencapai sejumlah kemajuan, Mispoyo mengakui masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan partisipasi pendidikan di Kaltim.
"Kami optimistis dengan kerja keras dan sinergi dari semua pihak, target peningkatan partisipasi pendidikan di Kaltim dapat tercapai," ujarnya.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024