Guru Samarinda diajak tingkatkan partisipasi pemilih pemula

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda mengajak para guru tingkat SMA/SMK untuk meningkatkan partisipasi politik bagi siswa-siswi yang notabene sudah memiliki hak sebagai pemilih pemula menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

"Peran guru penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2024," ujar Komisioner KPU Samarinda Akbar Ciptanto dalam sosialisasi pendidikan politik kepada guru tingkat SMA/SMK di Samarinda, Kamis.

Pada kegiatan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Samarinda, Akbar mengimbau para guru untuk mengingatkan siswa-siswa yang sudah berusia 17 tahun pada tanggal 27 November 2024 untuk mengurus KTP dan menjadi pemilih pemula di TPS. 

"Intinya, ajakan ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat hadir di TPS," ujar Akbar.

Dia menekankan bahwa para guru memiliki peran penting sebagai tokoh di lingkungan sekolah dan masyarakat untuk menghadirkan masyarakat di TPS.

Akbar juga mengingatkan bahwa jumlah TPS pada Pilkada kali ini lebih sedikit dibandingkan pemilu sebelumnya, namun jumlah pemilihnya lebih banyak.

"Kalau di pemilu ada 300 orang per TPS, di Pilkada bisa mencapai 600 orang. Namun, prosesnya lebih cepat karena hanya ada dua kertas suara, yakni untuk pilwali dan pilgub," jelas Akbar.

Ia juga membandingkan partisipasi pemilih pada Pilkada sebelumnya. Pada Pilkada 2015, persentase partisipasi hanya 49,17 persen. Pada Pilkada 2020, meskipun ada kejadian COVID-19, partisipasi meningkat menjadi 52 persen. Tahun 2024 ini, KPU punya target 70-75 persen.

Akbar berharap para guru dapat mengajak warga untuk hadir di TPS pada tanggal 27 November 2024 demi Kota Samarinda.

"Ajaklah warga untuk hadir di TPS pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024. Kita berharap pemimpin yang luar biasa untuk membangun Kota Samarinda dan Provinsi Kaltim," ujarnya.

Selain itu, Akbar juga meminta para guru untuk menjadi mata, telinga, dan mulut pengawas pemilu. Ia menyarankan para guru segera melapor jika ada indikasi pelanggaran.

"Ini benar-benar merupakan suara masyarakat yang harus kita jaga transparansi dan kemurniannya," tegas Akbar.