Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengimbau kepada perusahaan agar memberikan waktu atau kesempatan kepada karyawannya untuk memberikan hak pilih atau mencoblos di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November mendatang.
"Imbauan ini bertujuan untuk memastikan seluruh warga, termasuk pekerja swasta, dapat menyalurkan hak pilihnya," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Diskominfo Balikpapan, Zulkifli, di Balikpapan, Jumat (11/10).
Dia mengatakan pada hari pencoblosan itu sebenarnya menjadi hari libur nasional, kendati demikian tidak semua perusahaan atau instansi bisa meliburkan karyawannya.
Contohnya untuk instansi yang bergerak di bidang pelayanan seperti tenaga medis, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya.
"Sehingga kami berikan imbauan itu, dan ini bersifat wajib, dalam arti perusahaan yang tidak libur wajib memberikan waktu atau kesempatan kepada karyawannya untuk memberikan hak pilih," tegasnya.
Zulkifli juga menyoroti beberapa masalah yang kerap dikeluhkan oleh warga menjelang Pilkada. Salah satunya adalah lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang jauh dari rumah warga.
Menurutnya, hal ini bisa saja terjadi lebih lagi jumlah TPS pada Pilkada kali ini berkurang signifikan dibandingkan Pilkada sebelumnya, dari 2.000 TPS menjadi sekitar 900 TPS.
"Dulu jumlahnya 2.000, sekarang hanya sekitar 900 TPS, sehingga ada kekhawatiran warga merasa enggan datang ke TPS karena jaraknya terlalu jauh," katanya.
Dikemukakannya menyinggung masalah warga yang belum terdaftar sebagai pemilih di Pilkada meskipun sudah lama tinggal di Kota Balikpapan. Hal itu biasanya mereka belum mengurus administrasi kependudukan dan tidak memiliki KTP Balikpapan.
"Saya mengimbau kepada warga yang belum terdaftar agar segera melapor dan mendaftarkan diri sebagai pemilih tambahan," katanya.
Lanjutnya, imbauan ini demi meningkatkan partisipasi pemilih, tahun ini jumlahnya harus lebih banyak dibanding Pilkada 5 tahun yang lalu, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan lebih baik dan inklusif. (Adv).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
"Imbauan ini bertujuan untuk memastikan seluruh warga, termasuk pekerja swasta, dapat menyalurkan hak pilihnya," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Diskominfo Balikpapan, Zulkifli, di Balikpapan, Jumat (11/10).
Dia mengatakan pada hari pencoblosan itu sebenarnya menjadi hari libur nasional, kendati demikian tidak semua perusahaan atau instansi bisa meliburkan karyawannya.
Contohnya untuk instansi yang bergerak di bidang pelayanan seperti tenaga medis, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya.
"Sehingga kami berikan imbauan itu, dan ini bersifat wajib, dalam arti perusahaan yang tidak libur wajib memberikan waktu atau kesempatan kepada karyawannya untuk memberikan hak pilih," tegasnya.
Zulkifli juga menyoroti beberapa masalah yang kerap dikeluhkan oleh warga menjelang Pilkada. Salah satunya adalah lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang jauh dari rumah warga.
Menurutnya, hal ini bisa saja terjadi lebih lagi jumlah TPS pada Pilkada kali ini berkurang signifikan dibandingkan Pilkada sebelumnya, dari 2.000 TPS menjadi sekitar 900 TPS.
"Dulu jumlahnya 2.000, sekarang hanya sekitar 900 TPS, sehingga ada kekhawatiran warga merasa enggan datang ke TPS karena jaraknya terlalu jauh," katanya.
Dikemukakannya menyinggung masalah warga yang belum terdaftar sebagai pemilih di Pilkada meskipun sudah lama tinggal di Kota Balikpapan. Hal itu biasanya mereka belum mengurus administrasi kependudukan dan tidak memiliki KTP Balikpapan.
"Saya mengimbau kepada warga yang belum terdaftar agar segera melapor dan mendaftarkan diri sebagai pemilih tambahan," katanya.
Lanjutnya, imbauan ini demi meningkatkan partisipasi pemilih, tahun ini jumlahnya harus lebih banyak dibanding Pilkada 5 tahun yang lalu, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan lebih baik dan inklusif. (Adv).
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024