Samarinda (ANTARA Kaltim) - Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Samarinda, pada 2014 menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari menara telekomunikasi Rp1 miliar.
"Pada 2013, dapat terhimpun PAD hingga Rp700 juta dan tahun ini (2014) dari total 218 menara yang terdata, kami menargetkan Rp1 miliar," ungkap Kepala Disbudpar Kominfo Kota Samarinda HM Faisal, pada sosialisasi penyelenggaraan menara telekominikasi, Senin.
Hingga September 2014 kata Faisal, realisasi retribusi dari menara telekomunikasi yang telah masuk ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Samarinda sudah mencapai 50 persen.
"Kami optimistis, target itu bisa mencapai lebih 100 persen. Sejak mulai diberlakukan pada 2013, penarikan retribusi menara telekomunikasi tadi terus menghasilkan PAD yang signifikan," kata Faisal.
Sebagai bentuk penghargaan kepada perusahaan pemilik menara telekomunikasi yang telah melaksanakan kewajibannya membayar retribusi, Pemerintah Kota Samarinda lanjut Faisal akan membuka ruang kepada perusahaan provider atau telekomunikasi untuk membantu penyelesaian masalah terhadap keluhan masyarakat terkait keberadaan menara yang berdekatan dengan pemukiman warga.
"Kami meminta kepada perusahaan pemilik menara telekomunikasi itu agar membuka informasi sedini mungkin dan disampaikan kepada kami sehingga jika terjadi konflik kecil, bisa segera diselesaikan secara bersama," ujar Faisal.
Perkembangan teknologi yang semakin pesat khususnya dalam bidang telekomunikasi menurut Faisal, mendorong berbagai operator provider untuk mengembangkan kualitas jaringan mereka.
"Caranya, bisa saja dengan memperbanyak jumlah tower pemancar sinyal. Intinya, kami berpegangan teguh selagi perusahaan tadi memiliki izin yang lengkap dan telah memenuhi persyaratan yang sesuai kententuan berlaku, maka kami akan siap berdiri di belakang perusahaan tadi untuk membantu penyelesaian masalah," ungkap Faisal.
Kedepan tambah dia, Disbudpar Kominfo Kota Samarinda akan merancang peraturan daerah (Perda) yang isinya mewajibkan perusahaan pemilik menara untuk memberikan asuransi bagi warga yang areal tempat tinggalnya berdekatan dengan menara.
"Pada 2015, kami juga akan membentuk tim khusus untuk mengaudit teknis kelayakan menara yang saat ini telah berdiri," kata Faisal. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Pada 2013, dapat terhimpun PAD hingga Rp700 juta dan tahun ini (2014) dari total 218 menara yang terdata, kami menargetkan Rp1 miliar," ungkap Kepala Disbudpar Kominfo Kota Samarinda HM Faisal, pada sosialisasi penyelenggaraan menara telekominikasi, Senin.
Hingga September 2014 kata Faisal, realisasi retribusi dari menara telekomunikasi yang telah masuk ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Samarinda sudah mencapai 50 persen.
"Kami optimistis, target itu bisa mencapai lebih 100 persen. Sejak mulai diberlakukan pada 2013, penarikan retribusi menara telekomunikasi tadi terus menghasilkan PAD yang signifikan," kata Faisal.
Sebagai bentuk penghargaan kepada perusahaan pemilik menara telekomunikasi yang telah melaksanakan kewajibannya membayar retribusi, Pemerintah Kota Samarinda lanjut Faisal akan membuka ruang kepada perusahaan provider atau telekomunikasi untuk membantu penyelesaian masalah terhadap keluhan masyarakat terkait keberadaan menara yang berdekatan dengan pemukiman warga.
"Kami meminta kepada perusahaan pemilik menara telekomunikasi itu agar membuka informasi sedini mungkin dan disampaikan kepada kami sehingga jika terjadi konflik kecil, bisa segera diselesaikan secara bersama," ujar Faisal.
Perkembangan teknologi yang semakin pesat khususnya dalam bidang telekomunikasi menurut Faisal, mendorong berbagai operator provider untuk mengembangkan kualitas jaringan mereka.
"Caranya, bisa saja dengan memperbanyak jumlah tower pemancar sinyal. Intinya, kami berpegangan teguh selagi perusahaan tadi memiliki izin yang lengkap dan telah memenuhi persyaratan yang sesuai kententuan berlaku, maka kami akan siap berdiri di belakang perusahaan tadi untuk membantu penyelesaian masalah," ungkap Faisal.
Kedepan tambah dia, Disbudpar Kominfo Kota Samarinda akan merancang peraturan daerah (Perda) yang isinya mewajibkan perusahaan pemilik menara untuk memberikan asuransi bagi warga yang areal tempat tinggalnya berdekatan dengan menara.
"Pada 2015, kami juga akan membentuk tim khusus untuk mengaudit teknis kelayakan menara yang saat ini telah berdiri," kata Faisal. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014