Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menggelar Rapat Koordinasi untuk mengantisipasi potensi bencana alam yang melanda kawasan tersebut.
"Rakor ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan karena mulai memasuki musim kemarau," jelas Kepala BNPB Letjen Suharyanto pada rakor yang digelar di Balikpapan, Jumat (2/8).
Dia mengatakan, berdasarkan data BNPB dalam tiga tahun terakhir, di Kalimantan Timur itu sudah banyak terjadi kebakaran meskipun tidak semasif provinsi lain yang masih berada di pulau Kalimantan.
Dalam paparannya saat rakor, Suharyanto mengemukakan bahwa sepanjang Januari-Juli 2024 terdapat 9.148 titik panas atau hotspot di Kaltim. di Kabupaten Kutai Timur merupakan wilayah dengan hotspot tertinnggi yakni 4.643 yang kemudian disusul Kutai Kartanegara dengan jumlah 2.630 hotspot.
"Kondisi ini perlu diwaspadai dan diantisipasi karena potensi terjadi peningkatan jumlah hotspot," katanya.
Menurutnya, selama ini di Pulau Kalimantan termasuk provinsi prioritas untuk bencana kebakaran di tiga provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
"Kalimantan Timur belum, tetapi tentu saja kita juga harus siap dan waspada, jangan sampai nanti sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan baru kita tergopo-gopo," ucapnya.
Suharyanto menuturkan, melalui rakor tergambar bahwa Pemprov Kaltim siap dalam menangani bencana, sehingga dari BNPB dari pusat tinggal memperkuat.
Dikemukakannya, sda beberapa peralatan dasar yang mungkin diperlukan dalam masa persiapan dan kesiapsiagaan. Tentu saja terus dievaluasi apabila nanti ada kekurangan, kami tidak ada kesulitan karena hubungan baik selama ini dengan Bapak PJ Gubernur.
Lanjutnya, untuk di IKN masih sering hujan yang bisa mengakibatkan bencana hidrometeorologi basah. Dari musim hujan ini pun berimbang dengan pembangunan di IKN yang terhambat.
"Sehingga kami harus mengerahkan pesawat Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yang merupakan hasil kerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," sebutnya.
Dari hasil kolaborasi itu, kata Suahryanto berhasil mengendalikan curah hujan di IKN meskipun saat ini hujan masih kerap melanda di kawasan tersebut.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam sambutannya mengharapkan, rakor tersebut menghasilkan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan, baik oleh Pemprov Kalitim maupun OIKN.
"Kami mengharapkan petunjuk dari jajaran BNPB, langkah-langkah yang kami lakukan dan teristimewa adalah bagaimana kami bisa membangun kolaborasi dengan OIKN,” ujar Akmal.
Menurutnya, persoalan-persoalan kebencanaan di Kaltim tidak seperti daerah lain, karena di Kaltim tidak ada gunung berapi, jadi tidak ada gempa.
"Sebaliknya, di Kaltim terdapat banyak lahan kritis, banjir, dan karhutla," imbuhnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
"Rakor ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan karena mulai memasuki musim kemarau," jelas Kepala BNPB Letjen Suharyanto pada rakor yang digelar di Balikpapan, Jumat (2/8).
Dia mengatakan, berdasarkan data BNPB dalam tiga tahun terakhir, di Kalimantan Timur itu sudah banyak terjadi kebakaran meskipun tidak semasif provinsi lain yang masih berada di pulau Kalimantan.
Dalam paparannya saat rakor, Suharyanto mengemukakan bahwa sepanjang Januari-Juli 2024 terdapat 9.148 titik panas atau hotspot di Kaltim. di Kabupaten Kutai Timur merupakan wilayah dengan hotspot tertinnggi yakni 4.643 yang kemudian disusul Kutai Kartanegara dengan jumlah 2.630 hotspot.
"Kondisi ini perlu diwaspadai dan diantisipasi karena potensi terjadi peningkatan jumlah hotspot," katanya.
Menurutnya, selama ini di Pulau Kalimantan termasuk provinsi prioritas untuk bencana kebakaran di tiga provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
"Kalimantan Timur belum, tetapi tentu saja kita juga harus siap dan waspada, jangan sampai nanti sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan baru kita tergopo-gopo," ucapnya.
Suharyanto menuturkan, melalui rakor tergambar bahwa Pemprov Kaltim siap dalam menangani bencana, sehingga dari BNPB dari pusat tinggal memperkuat.
Dikemukakannya, sda beberapa peralatan dasar yang mungkin diperlukan dalam masa persiapan dan kesiapsiagaan. Tentu saja terus dievaluasi apabila nanti ada kekurangan, kami tidak ada kesulitan karena hubungan baik selama ini dengan Bapak PJ Gubernur.
Lanjutnya, untuk di IKN masih sering hujan yang bisa mengakibatkan bencana hidrometeorologi basah. Dari musim hujan ini pun berimbang dengan pembangunan di IKN yang terhambat.
"Sehingga kami harus mengerahkan pesawat Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yang merupakan hasil kerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," sebutnya.
Dari hasil kolaborasi itu, kata Suahryanto berhasil mengendalikan curah hujan di IKN meskipun saat ini hujan masih kerap melanda di kawasan tersebut.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam sambutannya mengharapkan, rakor tersebut menghasilkan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan, baik oleh Pemprov Kalitim maupun OIKN.
"Kami mengharapkan petunjuk dari jajaran BNPB, langkah-langkah yang kami lakukan dan teristimewa adalah bagaimana kami bisa membangun kolaborasi dengan OIKN,” ujar Akmal.
Menurutnya, persoalan-persoalan kebencanaan di Kaltim tidak seperti daerah lain, karena di Kaltim tidak ada gunung berapi, jadi tidak ada gempa.
"Sebaliknya, di Kaltim terdapat banyak lahan kritis, banjir, dan karhutla," imbuhnya.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024