Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud menyampaikan nota penjelasan (Nopen) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dalam rapat paripurna di DPRD Balikpapan.
"Ini merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur," kata Wali Kota Rahmad usai paripurna, Senin (3/6).
Ia menyebutkan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan.
"Alhamdulillah, Pemerintah Kota Balikpapan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil mempertahankan opini terbaik tersebut," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Balikpapan juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Balikpapan atas dukungan dan kerja samanya, khususnya pada tahap pembahasan, pelaksanaan, dan pengawasan APBD Tahun 2023.
“Prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk kebaikan Kota Balikpapan ke depannya,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Balikpapan, Budiono yang merupakan pimpinan rapat mengatakan BPK Perwakilan Kalimantan Timur telah menyampaikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesebelas kalinya terhadap pengelolaan anggaran Kota Balikpapan.
"Namun demikian masih ada beberapa rekomendasi dari BPK Perwakilan Kalimantan Timur," ujarnya.
Budiono menambahkan LKPD terkait pelaporan penggunaan anggaran setelah satu tahun merupakan amanah undang-undang dan harus dilaporkan kepada DPRD. Di mana laporan ini telah melalui pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
"Setelah penyampaian LKPD oleh Wali Kota , akan ada pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap laporan pertanggungjawaban yang dibacakan," tuntas Budi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
"Ini merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur," kata Wali Kota Rahmad usai paripurna, Senin (3/6).
Ia menyebutkan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan.
"Alhamdulillah, Pemerintah Kota Balikpapan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil mempertahankan opini terbaik tersebut," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Balikpapan juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Balikpapan atas dukungan dan kerja samanya, khususnya pada tahap pembahasan, pelaksanaan, dan pengawasan APBD Tahun 2023.
“Prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk kebaikan Kota Balikpapan ke depannya,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Balikpapan, Budiono yang merupakan pimpinan rapat mengatakan BPK Perwakilan Kalimantan Timur telah menyampaikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesebelas kalinya terhadap pengelolaan anggaran Kota Balikpapan.
"Namun demikian masih ada beberapa rekomendasi dari BPK Perwakilan Kalimantan Timur," ujarnya.
Budiono menambahkan LKPD terkait pelaporan penggunaan anggaran setelah satu tahun merupakan amanah undang-undang dan harus dilaporkan kepada DPRD. Di mana laporan ini telah melalui pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
"Setelah penyampaian LKPD oleh Wali Kota , akan ada pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap laporan pertanggungjawaban yang dibacakan," tuntas Budi.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024