Nunukan (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara saat ini masih fokus pada upaya melengkapi fasilitas dan membenahi sumber daya manusia guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu.
"Pemprov Kaltara untuk saat ini masih fokus pada penyelenggaraan pemerintahan dulu termasuk pembenahan sumber daya manusianya," ujar Sekretaris Daerah Pemprov Kaltara Badrun di Nunukan, Kamis.
Ia mencontohkan, skala prioritas yang menjadi perhatiannya adalah pembentukan DPRD, persiapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur definitif sebagai awal "breakdown" pemerintahan yang sepenuhnya.
Selanjutnya, kata Badrun, juga mempersiapkan calon sekretaris DPRD, KPU dan pengisian pejabat pada rencana pembentukan instansi struktural yang baru yang dibutuhkan.
"Persiapan pengisian pejabat pada instansi ini sudah dalam tahap akhir sehingga diharapkan dalam waktu dekat ini secepatnya terisi," katanya.
Ia memperkirakan, persiapan pengisian pejabat yang menjadi skala prioritas ini diharapkan terisi pada Juli 2014 agar aspek penyelenggaraan dan organisasi pemerintah benar-benar lengkap.
Dia mengatakan, Pemprov Kaltara belum diberikan ruang oleh pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan untuk pembangunan infrastruktur selain perkantoran sebelum dibentuk DPRD.
Sehubungan dengan hal ini, potret APBD Provinsi Kaltara 2014 masih sebatas pada kegiatan pengadaan SDM atau belum memprogramkan pembangunan infrastruktur yang sifatnya fisik.
Mengenai anggaran untuk pembangunan perbatasan, dia menegaskan, masih sebatas pada biaya operasional dalam penyusunan "master plan" wilayah perbatasan atau pembuatan "blue print" masih dibenarkan, ujar Badrun lagi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Pemprov Kaltara untuk saat ini masih fokus pada penyelenggaraan pemerintahan dulu termasuk pembenahan sumber daya manusianya," ujar Sekretaris Daerah Pemprov Kaltara Badrun di Nunukan, Kamis.
Ia mencontohkan, skala prioritas yang menjadi perhatiannya adalah pembentukan DPRD, persiapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur definitif sebagai awal "breakdown" pemerintahan yang sepenuhnya.
Selanjutnya, kata Badrun, juga mempersiapkan calon sekretaris DPRD, KPU dan pengisian pejabat pada rencana pembentukan instansi struktural yang baru yang dibutuhkan.
"Persiapan pengisian pejabat pada instansi ini sudah dalam tahap akhir sehingga diharapkan dalam waktu dekat ini secepatnya terisi," katanya.
Ia memperkirakan, persiapan pengisian pejabat yang menjadi skala prioritas ini diharapkan terisi pada Juli 2014 agar aspek penyelenggaraan dan organisasi pemerintah benar-benar lengkap.
Dia mengatakan, Pemprov Kaltara belum diberikan ruang oleh pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan untuk pembangunan infrastruktur selain perkantoran sebelum dibentuk DPRD.
Sehubungan dengan hal ini, potret APBD Provinsi Kaltara 2014 masih sebatas pada kegiatan pengadaan SDM atau belum memprogramkan pembangunan infrastruktur yang sifatnya fisik.
Mengenai anggaran untuk pembangunan perbatasan, dia menegaskan, masih sebatas pada biaya operasional dalam penyusunan "master plan" wilayah perbatasan atau pembuatan "blue print" masih dibenarkan, ujar Badrun lagi. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014