Sekda Provinsi Kalimantan Timur mengingatkan kepada tim pengendali kebakaran hutan dan lahan di daerahnya untuk selalu waspada dalam menjaga titik api atau hotspot dari ancaman kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di wilayah Kalimantan Timur.
Sri Wahyuni di Kutai Kartanegara, Rabu, menjelaskan kebakaran hutan dan lahan telah menimbulkan dampak negatif terhadap aspek sosial, ekonomis, ekologis, politis, baik pada skala nasional, regional (Asean).
“Secara global dampaknya seperti perubahan iklim dan pemanasan global yang beresiko sangat merugikan bagi daerahnya dan negara,” kata Sri Wahyuni saat membuka Jambore Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun se- Kaltim 2024 di Semboja, Kukar.
Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Balikpapan pada 25 Februari lalu, mendeteksi 181 titik panas tersebar di Provinsi Kalimantan Timur.
“Ini menunjukkan Kalimantan Timur masih memiliki hotspot atau titik panas api,” ujarnya.
Karena itu, Sekda mengingatkan instansi dan stakeholders terkait tidak boleh lengah dan harus terus waspada untuk menjaga wilayah Kalimantan Timur.
“Terutama dengan adanya pembangunan wilayah IKN di Kalimantan Timur,” kata Sri Wahyuni.
Menurut Sri Wahyuni, kegiatan Jambore pengendalian kebakaran lahan dan kebun (karlabun) se Kalimantan Timur sebagai bukti nyata memantapkan koordinasi dan kebersamaan bagi seluruh pihak terkait dalam pengendalian karlabun.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK), luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan mencapai 138.865,87 hektar pada tahun 2023.
Adapun Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan kebakaran hutan dan lahan terluas di tahun 2023. “Sementara itu, Kalimantan Timur lahan seluas 1.4406,35 hektar,” sebut Sri Wahyuni.
Selain itu, informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) penyebab terjadinya kahutla di Indonesia karena musim kemarau yang berkepanjangan, dan fenomena El Nino. “Banyaknya lahan gambut di Kalimantan serta ulah manusia,” ujarnya.
Karena itu, melalui kegiatan Jambore Pengendalian Karlabun ini diharapkan terbangun kesadaran bersama seluruh stakeholder.
Utamanya bagi Anggota Brigade Provinsi/Kabupaten/Kota dan Para Anggota Kelompok Tani Peduli API (KTPA).Juga perwakilan Perusahaan Besar Swasta (PBS) Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) di Kaltim.
Sekda meminta pihak terkait memanfaatkan jambore untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan inovasi dalam upaya pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
"Saya berharap peserta dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dapat aktif terlibat dalam kegiatan jambore ini," cakapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ahmad Muzzakir menjelaskan jambore bertujuan untuk menyatukan persepsi dan menambah wawasan seluruh pihak, untuk bersama-sama menjaga lahan dan kebun dari kebakaran lahan.
"Jadi, sebelum terjadi, kita cegah terlebih dulu, sehingga tak berdampak besar bagi masyarakat," ujarnya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
Sri Wahyuni di Kutai Kartanegara, Rabu, menjelaskan kebakaran hutan dan lahan telah menimbulkan dampak negatif terhadap aspek sosial, ekonomis, ekologis, politis, baik pada skala nasional, regional (Asean).
“Secara global dampaknya seperti perubahan iklim dan pemanasan global yang beresiko sangat merugikan bagi daerahnya dan negara,” kata Sri Wahyuni saat membuka Jambore Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun se- Kaltim 2024 di Semboja, Kukar.
Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Balikpapan pada 25 Februari lalu, mendeteksi 181 titik panas tersebar di Provinsi Kalimantan Timur.
“Ini menunjukkan Kalimantan Timur masih memiliki hotspot atau titik panas api,” ujarnya.
Karena itu, Sekda mengingatkan instansi dan stakeholders terkait tidak boleh lengah dan harus terus waspada untuk menjaga wilayah Kalimantan Timur.
“Terutama dengan adanya pembangunan wilayah IKN di Kalimantan Timur,” kata Sri Wahyuni.
Menurut Sri Wahyuni, kegiatan Jambore pengendalian kebakaran lahan dan kebun (karlabun) se Kalimantan Timur sebagai bukti nyata memantapkan koordinasi dan kebersamaan bagi seluruh pihak terkait dalam pengendalian karlabun.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK), luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan mencapai 138.865,87 hektar pada tahun 2023.
Adapun Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan kebakaran hutan dan lahan terluas di tahun 2023. “Sementara itu, Kalimantan Timur lahan seluas 1.4406,35 hektar,” sebut Sri Wahyuni.
Selain itu, informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) penyebab terjadinya kahutla di Indonesia karena musim kemarau yang berkepanjangan, dan fenomena El Nino. “Banyaknya lahan gambut di Kalimantan serta ulah manusia,” ujarnya.
Karena itu, melalui kegiatan Jambore Pengendalian Karlabun ini diharapkan terbangun kesadaran bersama seluruh stakeholder.
Utamanya bagi Anggota Brigade Provinsi/Kabupaten/Kota dan Para Anggota Kelompok Tani Peduli API (KTPA).Juga perwakilan Perusahaan Besar Swasta (PBS) Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) di Kaltim.
Sekda meminta pihak terkait memanfaatkan jambore untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan inovasi dalam upaya pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
"Saya berharap peserta dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dapat aktif terlibat dalam kegiatan jambore ini," cakapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ahmad Muzzakir menjelaskan jambore bertujuan untuk menyatukan persepsi dan menambah wawasan seluruh pihak, untuk bersama-sama menjaga lahan dan kebun dari kebakaran lahan.
"Jadi, sebelum terjadi, kita cegah terlebih dulu, sehingga tak berdampak besar bagi masyarakat," ujarnya.*
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024