Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) saat ini terus melakukan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, agar kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy segera berjalan.
“Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menjembatani agar bulan April 2024 ada dari Kementerian yang mengunjungi kawasan ekonomi khusus Maloy,” ucap Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, di Sangatta (Kutim) , Kamis (22/2).
Ia menekankan Pemkab Kutim terus berupaya maksimal agar kawasan ekonomi khusus di Maloy tersebut tidak dicabut.
Menurutnya Pemerintah Pusat memberikan jangka waktu lima bulan sejak Pebruari 2024, untuk mempersiapkan segala perizinan dan infrastruktur dalam menunjang keberlangsungan KEK tersebut.
“Kami segera mengejar semuanya dan terus berkoordinasi hingga bulan Juni,” tegasnya.
Ardiansyah menambahkan bahwa hari ini Pemkab Kutim telah mengutus Asisten II Pemkab Kutim ke Jakarta bersama Perumda KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).
Lanjutnya hingga saat ini investor yang masuk yaitu PT. Palma Serasih yang sudah mempersiapkan infrastrukturnya, dengan nilai investasi Rp55 miliar. PT. Palma Serasih juga telah membangun beberapa fasilitas penunjang.
“Mereka sudah menyiapkan bulking stationnya,” ucapnya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim Rizali Hadi menambahkan bahwa saat ini masalah perizinan yang masih terkendala di Kementerian Perhubungan, kurangnya dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH).
“Ini ranahnya provinsi Kaltim, jadi kami arahkan ke Kepala Dinas DPMPTSP untuk terus berkoordinasi. Datanya dari kami pihak provinsi yang membawa ke pusat,” katanya.
Ia berharap secepatnya segala permasalahan administrasi dapat terselesaikan dengan baik.
“Dengan selesainya permasalahan ini, lebih banyak investor yang masuk ke KEK nantinya,” ujar Rizali Hadi .
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024