Nunukan (ANTARA Kaltim) - Wakil Bupati (Wabup) Nunukan, Kalimantan Utara Hj Asmah Gani membeberkan sejumlah permasalahan di perbatasan yang dialami selama ini di depan peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Kemlu (Sesparlu).
Ketika menerima peserta Sesparlu di Kantor Bupati Nunukan, Rabu, dia mengatakan, Kabupaten Nunukan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 yang terdiri atas 16 kecamatan saat ini sebagian besar berbatasan langsung dengan Malaysia baik darat maupun laut.
Sebagai wilayah perbatasan, kata dia, Pemkab Nunukan mengemban dua amanah yaitu menjaga citra dan harga diri bangsa di depan negara tetangga dengan terus menggelorakan semangat nasionalisme dan memberikan pelayanan prima kepada warga sebagai daerah otonom demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Sehubungan dengan amanah yang diemban tersebut, Pemkab Nunukan telah mampu mengembangkan sejumlah sektor unggulan yang senantiasa memberikan perhatian khusus seperti perkebunan kelapa sawit, pertanian, peternakan, minyak bumi, batubara dan sumber daya alam lainnya.
Namun, Asmah Gani mengakui masih banyak permasalahan di berbagai sektor lainnya dan yang bersifat mutlidimensional ditambah keterbatasan kewenangan khusus dalam mengelola kawasan perbatasan.
"Jadi yang perlu peserta diklat Sesparlu ketahui, dalam perjalanan dan dinamika pembangunan yang kami hadapi masih banyak masalah terutama keterbatasan kewenangan dalam mengelola wilayah perbatasan," katanya di hadapan 29 peserta pendidikan dan latihan Sesparlu.
Permasalahan yang dimaksudkan, kata dia, diantaranya keberadaan Kabupaten Nunukan sebagai beranda depan NKRI yang memerlukan dukungan pemerintah pusat agar program nasional dapat terlaksana secara optimal.
Permasalahan tersebut, menurut dia, antara lain penanganan TKI karena daerah ini menjadi pintu gerbang pengiriman TKI ke Malaysia bagian Timur, Brunai Darussalam dan Filipina sehingga masih sering terjadi "human trafficking" (perdagangan manusia) akibat banyak perlintasan.
Menurut Asmah Gani, kasus human trafficking ini sebagian besar berasal dari daerah di luar Kabupaten Nunukan, namun jika mengalami masalah di negara tempatnya bekerja akan kembali melalui daerah itu dan tidak dapat difasilitasi untuk kembali ke daerah asal karena tidak adanya anggaran.
Berkaitan dengan permasalahan itu, Pemkab Nunukan belum dapat menemukan solusinya walaupun terus berupaya meningkatkan pelayanan dan mengawasi lalu lintas orang. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Ketika menerima peserta Sesparlu di Kantor Bupati Nunukan, Rabu, dia mengatakan, Kabupaten Nunukan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 yang terdiri atas 16 kecamatan saat ini sebagian besar berbatasan langsung dengan Malaysia baik darat maupun laut.
Sebagai wilayah perbatasan, kata dia, Pemkab Nunukan mengemban dua amanah yaitu menjaga citra dan harga diri bangsa di depan negara tetangga dengan terus menggelorakan semangat nasionalisme dan memberikan pelayanan prima kepada warga sebagai daerah otonom demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Sehubungan dengan amanah yang diemban tersebut, Pemkab Nunukan telah mampu mengembangkan sejumlah sektor unggulan yang senantiasa memberikan perhatian khusus seperti perkebunan kelapa sawit, pertanian, peternakan, minyak bumi, batubara dan sumber daya alam lainnya.
Namun, Asmah Gani mengakui masih banyak permasalahan di berbagai sektor lainnya dan yang bersifat mutlidimensional ditambah keterbatasan kewenangan khusus dalam mengelola kawasan perbatasan.
"Jadi yang perlu peserta diklat Sesparlu ketahui, dalam perjalanan dan dinamika pembangunan yang kami hadapi masih banyak masalah terutama keterbatasan kewenangan dalam mengelola wilayah perbatasan," katanya di hadapan 29 peserta pendidikan dan latihan Sesparlu.
Permasalahan yang dimaksudkan, kata dia, diantaranya keberadaan Kabupaten Nunukan sebagai beranda depan NKRI yang memerlukan dukungan pemerintah pusat agar program nasional dapat terlaksana secara optimal.
Permasalahan tersebut, menurut dia, antara lain penanganan TKI karena daerah ini menjadi pintu gerbang pengiriman TKI ke Malaysia bagian Timur, Brunai Darussalam dan Filipina sehingga masih sering terjadi "human trafficking" (perdagangan manusia) akibat banyak perlintasan.
Menurut Asmah Gani, kasus human trafficking ini sebagian besar berasal dari daerah di luar Kabupaten Nunukan, namun jika mengalami masalah di negara tempatnya bekerja akan kembali melalui daerah itu dan tidak dapat difasilitasi untuk kembali ke daerah asal karena tidak adanya anggaran.
Berkaitan dengan permasalahan itu, Pemkab Nunukan belum dapat menemukan solusinya walaupun terus berupaya meningkatkan pelayanan dan mengawasi lalu lintas orang. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014