Pj Bupati Penajam: Kemendagri ingatkan netralitas jelang pemilu

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan seluruh penjabat (Pj) kepala daerah agar membangun sikap netral jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, demikian disampaikanPj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun, di Penajam, Senin.

 

"Pj kepala daerah diminta fokus membangun wilayah masing-masing selama menjabat," kata Makmur.

 

Penjabat kepala daerah, lanjutnya, tidak diperkenankan dekat dengan kader maupun partai politik tertentu, serta memperbaiki hubungan antara provinsi, kabupaten, dan kota lainnya maupun pembinaan hubungan antara eksekutif dan legislatif.

 

"Pj kepala daerah diingatkan tidak boleh hanya dekat dengan satu partai politik, demi menjaga netralitas," ujarnya. 

 

"Harus dapat melakukan manajemen konflik secara baik. Penjabat kepala daerah sebagai bagian dari birokrat diminta mengambil sikap berhati-hati pada tahun politik," katanya.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim ingatkan ASN tetap netralit dalam Pemilu 2024

 

Kemendagri juga mengingatkan seluruh pegawai pemerintahan harus bekerja profesional melaksanakan tugas pemerintahan, menurut dia, dan tidak boleh berpihak kepada partai politik maupun pasangan calon peserta pemilu

 

Hal-hal terkait politik sangat sensitif seperti lambang atau simbol para calon peserta pemilu dan partai politik, termasuk gerakan tangan dan hal lain jika terkait pegawai pemerintahan. Pegawai itu akan dianggap berpihak pada salah satu kandidat tertentu.

 

"Kami ingatkan kepada jajaran pegawai apabila melakukan sesi berfoto tidak perlu dengan gaya yang dapat menimbulkan anggapan berpihak kepada calon peserta pemilu, atau partai politik," ujarnya.

 

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan penandatangan bersama dengan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilihan umum menyangkut Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

 

Penegasan juga ditekankan oleh Kemendagri mengenai tugas dan wewenang penjabat kepala daerah tidak boleh melakukan mutasi pegawai seperti pejabat kepala daerah definitif yang dipilih rakyat, demikian Marbun Makmur.

Baca juga: Netralitas ASN pada Pemilu 2024 terpantau Bawaslu