Balikpapan, (ANTARA Kaltim) - Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI Mulawarman Mayor Jenderal TNI Dicky Wainal Usman mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya penggelembungan suara pada Pemilu Legislatif 9 April 2014.
"Apalagi ada begitu banyak nama yang masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK), juga ada eksodus hingga 600 orang dari Maros ke Kalsel," katanya di Balikpapan, Minggu.
Sesaat setelah mengikuti konferensi jarak jauh (teleconference) dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman yang berada di Mabes TNI AD di Jakarta, dia mengatakan di Kabupatan Kutai Timur, Kalimantan Timur, jumlah pemilih yang masuk DPK terdaftar 21.659 orang.
Jumlah itu, kata dia, hampir 10 persen dari nama yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu 259.326 orang.
Selain itu, katanya, di Kabupaten Berau juga tercatat 2.638 nama dalam DPK dari total pemilih 153.360 orang.
Sementara di Kalimantan Utara, ada Kabupaten Tana Tidung jumlah pemilih yang masuk DPK sebanyak 1.103 orang dari total pemilih hanya 17.036 orang.
Pangdam juga menyebutkan sekitar 600 orang nelayan Maros, Sulawesi Selatan, menyeberang ke Kotabaru, Kalimantan Selatan.
"Saya meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat segera membereskan ini. Pertama jangan sampai ada yang golput hanya karena kesulitan memberikan suaranya, dan juga waspadai penggelembungan suara," ujarnya.
Seperti para nelayan dari Maros, kata dia, bisa saja di tempat asalnya di Maros, suara mereka dimanfaatkan. Begitu pula mereka yang terdaftar dalam DPK di Kutai Timur, padahal orangnya misalnya memberikan suara di Balikpapan atau Samarinda.
Kutai Timur memiliki DPK begitu besar ditengarai karena banyaknya pekerja tambang dan pekerja-pekerja lain yang berkaitan dengan pertambangan. Begitu pula dengan pekerja kebun sawit yang luasnya hingga ratusan ribu hektare di Kutai Timur.
"Umumnya pekerta tambang dan pekerja perkebunan itu merupakan penduduk musiman, artinya berada di Kutai Timur pada saat jam kerja, dan pulang kembali ke daerah asalnya saat libur. Pola kerja karyawan tambang dan kebun sawit antara lain 2 minggu di lokasi tambang atau kebunnya, dan 2 minggu libur," ujarnya.
Kutai Timur adalah lokasi tambang Kaltim Prima Coal (KPC), salah satu tambang batubara terbesar di dunia.
Hal yang sama juga terjadi di Berau yang memiliki Berau Coal dan juga ratusan ribu hektare perkebunan kelapa sawit.
Soal jumlah DPK yang besar ini juga disampaikan Pangdam kepada Kasad selain soal kelebihan surat suara hingga 2.300 lembar di Samarinda, dan kekurangan formulir C1 dan D1.
Tentang distribusi logistik pemilu, kata Pangdam, seandainya diperlukan, Kodam VI Mulawarman sudah menyiapkan helikopter untuk menyampaikan logistik hingga ke pedalaman dan wilayah terpencil.
"Namun sudah disampaikan kepada saya, di tempat-tempat yang jauh seperti di perbatasan malah sudah sampai. Sudah aman, jadi tinggal di kota-kota yang insyaAllah relatif mudah," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Apalagi ada begitu banyak nama yang masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK), juga ada eksodus hingga 600 orang dari Maros ke Kalsel," katanya di Balikpapan, Minggu.
Sesaat setelah mengikuti konferensi jarak jauh (teleconference) dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman yang berada di Mabes TNI AD di Jakarta, dia mengatakan di Kabupatan Kutai Timur, Kalimantan Timur, jumlah pemilih yang masuk DPK terdaftar 21.659 orang.
Jumlah itu, kata dia, hampir 10 persen dari nama yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu 259.326 orang.
Selain itu, katanya, di Kabupaten Berau juga tercatat 2.638 nama dalam DPK dari total pemilih 153.360 orang.
Sementara di Kalimantan Utara, ada Kabupaten Tana Tidung jumlah pemilih yang masuk DPK sebanyak 1.103 orang dari total pemilih hanya 17.036 orang.
Pangdam juga menyebutkan sekitar 600 orang nelayan Maros, Sulawesi Selatan, menyeberang ke Kotabaru, Kalimantan Selatan.
"Saya meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat segera membereskan ini. Pertama jangan sampai ada yang golput hanya karena kesulitan memberikan suaranya, dan juga waspadai penggelembungan suara," ujarnya.
Seperti para nelayan dari Maros, kata dia, bisa saja di tempat asalnya di Maros, suara mereka dimanfaatkan. Begitu pula mereka yang terdaftar dalam DPK di Kutai Timur, padahal orangnya misalnya memberikan suara di Balikpapan atau Samarinda.
Kutai Timur memiliki DPK begitu besar ditengarai karena banyaknya pekerja tambang dan pekerja-pekerja lain yang berkaitan dengan pertambangan. Begitu pula dengan pekerja kebun sawit yang luasnya hingga ratusan ribu hektare di Kutai Timur.
"Umumnya pekerta tambang dan pekerja perkebunan itu merupakan penduduk musiman, artinya berada di Kutai Timur pada saat jam kerja, dan pulang kembali ke daerah asalnya saat libur. Pola kerja karyawan tambang dan kebun sawit antara lain 2 minggu di lokasi tambang atau kebunnya, dan 2 minggu libur," ujarnya.
Kutai Timur adalah lokasi tambang Kaltim Prima Coal (KPC), salah satu tambang batubara terbesar di dunia.
Hal yang sama juga terjadi di Berau yang memiliki Berau Coal dan juga ratusan ribu hektare perkebunan kelapa sawit.
Soal jumlah DPK yang besar ini juga disampaikan Pangdam kepada Kasad selain soal kelebihan surat suara hingga 2.300 lembar di Samarinda, dan kekurangan formulir C1 dan D1.
Tentang distribusi logistik pemilu, kata Pangdam, seandainya diperlukan, Kodam VI Mulawarman sudah menyiapkan helikopter untuk menyampaikan logistik hingga ke pedalaman dan wilayah terpencil.
"Namun sudah disampaikan kepada saya, di tempat-tempat yang jauh seperti di perbatasan malah sudah sampai. Sudah aman, jadi tinggal di kota-kota yang insyaAllah relatif mudah," katanya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014