Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendukung pengembangan kawasan ekonomi biru atau blue economy yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Berau di kawasan perairan laut Maratua.
Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan Pemprov Kaltim berusaha memaksimalkan potensi penerapan ekonomi biru sebagai kawasan strategis pariwisata hingga berpotensi mendapatkan kompensasi dari sertifikat blue bond.
" Keberadaan Tim Pelaksana Percepatan Kerja Sama Pengembangan Strategis Kepariwisataan Kepulauan Maratua ini sangat penting," kata Akmal Malik saat mengikuti FGD Pengembangan Investasi melalui Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Berau secara virtual dari Kantor Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Senin.
Ia mengatakan program ekonomi biru untuk kawasan pariwisata yang diluncurkan oleh Pemkab Berau dan Pemprov Kaltim telah melibatkan pemuda dan masyarakat lokal.
"Tidak menutup peluang bagi Maratua uuntuk menjadi kawasan konservasi sekaligus pengembangan pariwisata," imbuhnya.
Ia mengungkapkan Blue economy atau ekonomi biru menjadi isu prospektif dalam pengembangan investasi daerah. Meski demikian, pengembangan ekonomi biru secara nasional diakui masih belum maksimal.
"Kendalanya masih seputar pemahaman dan sumber daya manusia, institusi dan kelembagaan serta regulasi yang belum memadai," kata Akmal Malik.
Akmal menjelaskan Indonesia menargetkan 32.5 juta kawasan konservasi perairan (KKP) atau 10 persen dari luas perairan Indonesia pada 2030.
Hal ini merupakan kontribusi untuk komitmen global sustainable development goals atau convention of biology diversity.
"Pada awal KKP ditujukan untuk perlindungan biodiversity. Namun seiring waktu diperlukan juga untuk kawasan konservasi yang bermanfaat bagi keberlanjutan sumber daya perikanan. Ini menjadi potensi yang bagus," jelasnya.
***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan Pemprov Kaltim berusaha memaksimalkan potensi penerapan ekonomi biru sebagai kawasan strategis pariwisata hingga berpotensi mendapatkan kompensasi dari sertifikat blue bond.
" Keberadaan Tim Pelaksana Percepatan Kerja Sama Pengembangan Strategis Kepariwisataan Kepulauan Maratua ini sangat penting," kata Akmal Malik saat mengikuti FGD Pengembangan Investasi melalui Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Berau secara virtual dari Kantor Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Senin.
Ia mengatakan program ekonomi biru untuk kawasan pariwisata yang diluncurkan oleh Pemkab Berau dan Pemprov Kaltim telah melibatkan pemuda dan masyarakat lokal.
"Tidak menutup peluang bagi Maratua uuntuk menjadi kawasan konservasi sekaligus pengembangan pariwisata," imbuhnya.
Ia mengungkapkan Blue economy atau ekonomi biru menjadi isu prospektif dalam pengembangan investasi daerah. Meski demikian, pengembangan ekonomi biru secara nasional diakui masih belum maksimal.
"Kendalanya masih seputar pemahaman dan sumber daya manusia, institusi dan kelembagaan serta regulasi yang belum memadai," kata Akmal Malik.
Akmal menjelaskan Indonesia menargetkan 32.5 juta kawasan konservasi perairan (KKP) atau 10 persen dari luas perairan Indonesia pada 2030.
Hal ini merupakan kontribusi untuk komitmen global sustainable development goals atau convention of biology diversity.
"Pada awal KKP ditujukan untuk perlindungan biodiversity. Namun seiring waktu diperlukan juga untuk kawasan konservasi yang bermanfaat bagi keberlanjutan sumber daya perikanan. Ini menjadi potensi yang bagus," jelasnya.
***3***
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023