Samarinda (ANTARA Kaltim)- Anggota Komisi II DPRD Kaltim Siti Qomariyah mengimbau kepada para guru di Samarinda agar tidak tertipu janji pihak-pihak tak bertanggung jawab yang mengaku memperjuangkan guru menjadi PNS, lantas meminta sejumlah uang kepada.
“Tanggal 5 Februari diumumkan guru honor yang lolos menjadi PNS. Nah dari hasil pengumuman itu ada oknum yang mengaku sangat berperan menjadikan para guru sebagai PNS sehingga orang itu minta imbalan sejumlah uang,†ujar Siti Qomariyah.
Menurutnya, para guru honor K2 yang lulus tes dan dinyatakan menjadi PNS tentu karena perjuangan mereka sendiri. Bukan karena jasa seseorang. Qomariyah mengaku menerima laporan dari sejumlah guru honor yang telah mengikuti tes CPNS, bahwa guru tersebut akan dimintai sejumlah uang apabila lolos menjadi PNS.
“Oknum tak bertanggung jawab yang saya maksudkan bahkan berani menyodorkan surat perjanjian di atas materai bertanda tangan yang isinya antara lain, apabila guru honor lulus menjadi PNS maka akan memberikan sejumlah uang. Apabila uang tidak diberikan, maka nama guru akan dicoret sebagai PNS. Inikan merupakan tindakan yang melanggar undang-undang,†tegas Qamay – sapaan akrab politikus PAN ini.
Menurutnya tidak ada akses sedikit pun oknum tersebut untuk mencoret nama guru honor yang telah ditetapkan pemerintah menjadi PNS. “Apalagi oknum tersebut bukan pejabat, jadi yang dibicarakannya merupakan omong kosong,†katanya.
Hal yang lebih memprihatinkan, lanjut Qamay, uang itu antara lain akan dibagikan kepada sejumlah anggota DPRD Kaltim, termasuk untuk Siti Qomariyah karena pada Januari lalu telah bersama-sama orang tersebut ke Jakarta menemui Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar agar guru honor di Samarinda diangkat menjadi PNS.
“Saya tidak pernah menerima uang sedikit pun dari para guru honor waktu ke Jakarta beberapa hari lalu, apalagi meminta imbalan setelah mereka menjadi PNS. Aneh sekali kalau itu saya lakukan. Saya menemui Menteri demi memperjuangkan nasib para guru honor, jadi tidak mungkin saya minta uang dari mereka,†katanya.
Amay mengatakan, jumlah guru honor di Samarinda hampir 1.000 orang. Dia bersama sejumlah koleganya di DPRD Kaltim meminta kepada Menteri PAN dan RB agar semua guru tersebut bisa diangkat menjadi PNS sehingga nasib mereka ada kejelasan. (Humas DPRD kaltim/adv/bar/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
“Tanggal 5 Februari diumumkan guru honor yang lolos menjadi PNS. Nah dari hasil pengumuman itu ada oknum yang mengaku sangat berperan menjadikan para guru sebagai PNS sehingga orang itu minta imbalan sejumlah uang,†ujar Siti Qomariyah.
Menurutnya, para guru honor K2 yang lulus tes dan dinyatakan menjadi PNS tentu karena perjuangan mereka sendiri. Bukan karena jasa seseorang. Qomariyah mengaku menerima laporan dari sejumlah guru honor yang telah mengikuti tes CPNS, bahwa guru tersebut akan dimintai sejumlah uang apabila lolos menjadi PNS.
“Oknum tak bertanggung jawab yang saya maksudkan bahkan berani menyodorkan surat perjanjian di atas materai bertanda tangan yang isinya antara lain, apabila guru honor lulus menjadi PNS maka akan memberikan sejumlah uang. Apabila uang tidak diberikan, maka nama guru akan dicoret sebagai PNS. Inikan merupakan tindakan yang melanggar undang-undang,†tegas Qamay – sapaan akrab politikus PAN ini.
Menurutnya tidak ada akses sedikit pun oknum tersebut untuk mencoret nama guru honor yang telah ditetapkan pemerintah menjadi PNS. “Apalagi oknum tersebut bukan pejabat, jadi yang dibicarakannya merupakan omong kosong,†katanya.
Hal yang lebih memprihatinkan, lanjut Qamay, uang itu antara lain akan dibagikan kepada sejumlah anggota DPRD Kaltim, termasuk untuk Siti Qomariyah karena pada Januari lalu telah bersama-sama orang tersebut ke Jakarta menemui Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar agar guru honor di Samarinda diangkat menjadi PNS.
“Saya tidak pernah menerima uang sedikit pun dari para guru honor waktu ke Jakarta beberapa hari lalu, apalagi meminta imbalan setelah mereka menjadi PNS. Aneh sekali kalau itu saya lakukan. Saya menemui Menteri demi memperjuangkan nasib para guru honor, jadi tidak mungkin saya minta uang dari mereka,†katanya.
Amay mengatakan, jumlah guru honor di Samarinda hampir 1.000 orang. Dia bersama sejumlah koleganya di DPRD Kaltim meminta kepada Menteri PAN dan RB agar semua guru tersebut bisa diangkat menjadi PNS sehingga nasib mereka ada kejelasan. (Humas DPRD kaltim/adv/bar/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014