Penasihat Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi menuliskan pujian di lembar testimoni usai mengunjungi dan melihat pembangunan yang sedang berlangsung di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sepaku, Sabtu.
“Great job, kerja bagus,” kata Izumi, yang berkunjung ke IKN bersama dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kenji Kanasugi.
Kedua pejabat tersebut memimpin delegasi Japan International Association for the Industry of Building and Housing (JIBH),
asosiasi para pengembang perumahan dan properti di Jepang.
Pujian Penasihat Izumi ini, jelas Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono, menjadi tanda kepercayaan dan apresiasi setelah melihat langsung kemajuan dan kesungguhan pembangunan di IKN.
“Saya optimistis kunjungan ini akan ditindaklanjuti dengan langkah nyata,” kata Deputi Agung Wicaksono.
Bagi para pengusaha, melihat langsung kemajuan pembangunan dan pekerjaan di IKN dapat menjadi pendorong untuk turut serta berinvestasi dan menjadi bagian dari pembangunan IKN.
Menurut Deputi Agung Wicaksono, seperti yang sering disampaikan oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono bahwa dengan melihat langsung progres pembangunan di lapangan, para delegasi investor dari Jepang juga dapat melihat kesungguhan pemerintah Indonesia memindahkan ibukota dan membangun ibukota baru.
Apalagi pada acara makan malam yang diadakan sehari sebelumnya, Penasihat Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi menyampaikan harapannya pembangunan IKN akan menjadi pembangunan mega proyek bagi investasi Jepang setelah proyek MRT dan Pelabuhan Patimban.
Sementara itu pekan lalu Otorita IKN mengeluarkan Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) untuk PT Nindya Karya dan konsorsium PT Perintis Triniti Properti (PTP) Tbk, Nindya Karya akan membangun hunian bagi pegawai negeri berupa 8 menara apartemen senilai Rp1,42 triliun dan PTP mengerjakan 7 menara dengan nilai Rp1,8 triliun.
Saat ini juga sudah mendapatkan SIPP adalah PT Summarecon Agung Tbk, Konsorsium Nusantara (RBN CCFG) dan Korean Land and Housing Corporation (KLHC).
Para investor tersebut ditargetkan untuk menuntaskan pekerjaannya pada 2024 sehingga para pegawai negeri, atau sekarang disebut Aparat Sipil Negara (ASN) sudah bisa pindah dan mulai bekerja.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023