Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur (Kaltim) melatih 80 kader pembangunan manusia guna menangani stunting di Kabupaten Berau yang masih tinggi.
"Prevalensi stunting di Berau saat ini mencapai 21,6 persen, sehingga kami membantu dinas kesehatan untuk menurunkan, tentunya yang sesuai dengan tugas dan fungsi kami," ujar Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat DPMPD Kaltim Rosalinda di Tanjung Redeb, Berau, Kaltim, Rabu.
Di Provinsi Kaltim saat ini angka prevalensi stunting cukup tinggi yang mencapai 23,9 persen, naik 1,1 persen ketimbang tahun 2021 yang tercatat 22,8 persen, sedangkan target Pemprov Kaltim pada 2024 adalah dapat menurunkan stunting menjadi 14 persen.
Angka stunting sebesar 23,9 persen tersebut disumbang dari 10 kabupaten/kota dengan andil tertinggi Kabupaten Kutai Kartanegara (27,1 persen) dan terendah Kabupaten Mahakam Ulu (14,8 persen), Sedangkan Berau berada di peringkat 7 (21,6 persen).
Untuk penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024, pihaknya melakukan berbagai cara diantaranya melalui Kader Pembangunan Manusia (KPM) Berau dengan melakukan peningkatan kapasitas dalam mengoperasionalkan aplikasi Elektronic Human Development Worker (EHDW) yakni sistem pendataan dan pelaporan penanganan stunting di desa.
"Persoalan stunting bukan hanya menjadi agenda pembangunan di daerah, melainkan isu nasional. Sedangkan Kabupaten Berau telah menjadi salah satu prioritas penanganan bersama daerah lain di Kaltim," katanya.
Menurut dia, stunting tidak hanya mengenai pertumbuhan anak yang terhambat, namun erkaitan dengan perkembangan otak yang kurang maksimal, sehingga menyebabkan kemampuan mental dan belajar anak di bawah rata-rata, bahkan bisa berakibat pada prestasi sekolah yang buruk.
Untuk itu melalui pelatihan KPM diharapkan mampu meningkatkan pendataan 1.000 HPK (Hari Pertama Kelahiran), peningkatan kehadiran balita ke posyandu untuk melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan balita, meningkatkan pencatatan dan pelaporan kasus balita stunting dalam aplikasi EHDW.
Ia berharap setelah pulang dari pelatihan ini, para KPM dapat mengoperasionalkan aplikasi EHDW, sehingga aplikasi ini segera dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam membantu pemerintah desa/kampung dalam upaya penanganan stunting.
Pelatihan ini digelar tiga hari pada 20-22 Maret dan diikuti sebanyak 80 KPM dari desa se-Kabupaten Berau, menghadirkan narasumber dari dinas yang menangani desa di Berau, Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, Tenaga Ahli Provinsi Kaltim, dan Tenaga Ahli Kabupaten Berau.
"Aplikasi EHDW merupakan aplikasi seluler berbasis Android sebagai alat bantu kerja bagi KPM dalam melakukan pendataan sasaran rumah tangga 1.000 HPK, termasuk pemantauan lima paket layanan pencegahan stunting di desa," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
"Prevalensi stunting di Berau saat ini mencapai 21,6 persen, sehingga kami membantu dinas kesehatan untuk menurunkan, tentunya yang sesuai dengan tugas dan fungsi kami," ujar Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat DPMPD Kaltim Rosalinda di Tanjung Redeb, Berau, Kaltim, Rabu.
Di Provinsi Kaltim saat ini angka prevalensi stunting cukup tinggi yang mencapai 23,9 persen, naik 1,1 persen ketimbang tahun 2021 yang tercatat 22,8 persen, sedangkan target Pemprov Kaltim pada 2024 adalah dapat menurunkan stunting menjadi 14 persen.
Angka stunting sebesar 23,9 persen tersebut disumbang dari 10 kabupaten/kota dengan andil tertinggi Kabupaten Kutai Kartanegara (27,1 persen) dan terendah Kabupaten Mahakam Ulu (14,8 persen), Sedangkan Berau berada di peringkat 7 (21,6 persen).
Untuk penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024, pihaknya melakukan berbagai cara diantaranya melalui Kader Pembangunan Manusia (KPM) Berau dengan melakukan peningkatan kapasitas dalam mengoperasionalkan aplikasi Elektronic Human Development Worker (EHDW) yakni sistem pendataan dan pelaporan penanganan stunting di desa.
"Persoalan stunting bukan hanya menjadi agenda pembangunan di daerah, melainkan isu nasional. Sedangkan Kabupaten Berau telah menjadi salah satu prioritas penanganan bersama daerah lain di Kaltim," katanya.
Menurut dia, stunting tidak hanya mengenai pertumbuhan anak yang terhambat, namun erkaitan dengan perkembangan otak yang kurang maksimal, sehingga menyebabkan kemampuan mental dan belajar anak di bawah rata-rata, bahkan bisa berakibat pada prestasi sekolah yang buruk.
Untuk itu melalui pelatihan KPM diharapkan mampu meningkatkan pendataan 1.000 HPK (Hari Pertama Kelahiran), peningkatan kehadiran balita ke posyandu untuk melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan balita, meningkatkan pencatatan dan pelaporan kasus balita stunting dalam aplikasi EHDW.
Ia berharap setelah pulang dari pelatihan ini, para KPM dapat mengoperasionalkan aplikasi EHDW, sehingga aplikasi ini segera dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam membantu pemerintah desa/kampung dalam upaya penanganan stunting.
Pelatihan ini digelar tiga hari pada 20-22 Maret dan diikuti sebanyak 80 KPM dari desa se-Kabupaten Berau, menghadirkan narasumber dari dinas yang menangani desa di Berau, Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, Tenaga Ahli Provinsi Kaltim, dan Tenaga Ahli Kabupaten Berau.
"Aplikasi EHDW merupakan aplikasi seluler berbasis Android sebagai alat bantu kerja bagi KPM dalam melakukan pendataan sasaran rumah tangga 1.000 HPK, termasuk pemantauan lima paket layanan pencegahan stunting di desa," katanya.
Editor : M.Ghofar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023