Tenggarong (ANTARA Kaltim) - Realisasi program bedah rumah di Kabupaten Kutai Kertanegara, mencapai 90 persen dari target sebanyak 1.000 unit rumah tidak layak huni pada 2013, khususnya di wilayah pesisir dan di bagian hulu.
"Dari target 1.000 rumah yang akan direhabilitasi hingga kini tersisa sekitar 10 persen yang belum ditangani. Kami akan menyelesaikan di wilayah pesisir dan di bagian hulu Mahakam terlebih dahulu," kata Kepala Dinas Sosial Kukar Mursito di Tenggarong, Sabtu.
Ia mengatakan rehabilitasi 300 unit rumah tidak layak huni di wilayah tengah yang tersebar di lima kecamatan, ITU yakni Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan dan Sebulu sudah selesai 100 persen.
Menurut Mursito, untuk merealisasikan target penanganan 1.000 rumah tidak layak huni (RTLH) hingga akhir Desember 2013 ini pihaknya akan mempercepat pengerjaannya, karena waktu tersisa sekitar satu bulan lagi.
Dia mengatakan untuk wilayah hulu dan pesisir terdapat masing-masing 350 unit rumah yang direhabilitasi.
Kendala yang dihadapi dalam penanganan RLTH khususnya di kawasan hulu, antara lain transportasi relatif sulit, sehingga meterial bangunan harus dipikul sejauh satu kilometer.
"Truk maupun perahu motor pengangkut material tidak bisa masuk ke kawasan huku, belum lagi kendala air sungai yang surut yang menyebabkan perahu tidak bisa sampai ke kawasan hulu," katanya.
Kendala lain yang dihadapi, menurut Mursito, adalah ukuran kayu yang tidak sesuai. Misalnya kayu yang dibutuhkan ukuran 10x10 meter, namun yang tersedia ukuran 8x8 meter, kemudian saat diperlukan kayu ukuran 5x7 meter, yang tersedia ukuran 4x6 meter.
"Kami tidak berani pakai kayu yang ukurannya kurang. Kalau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pemerksaan mengukur kayu yang kita gunakan akan menimbulkan masalah," katanya.
Permasalahan paling berat di hulu, menurut dia, antara lain relatif sulit mencari tukang bangunan, padahal selama ini pihaknya menggunakan tukang dari masyarakat umum.
Karena itu, menurut Mursito, solusinya, adalah dengan meminta bantuan anggota TNI untuk merampungkan pengerjaan rumah warga di wilayah hulu.
Penanganan 1.000 unit RTLH di Kutai Kartanegara, terutama di kawasan hulu tahun 2013 melibatkan anggota TNI dari Kodim 0906 Tenggarong.
Untuk membiayai program bedah rumah itu Pemkab Tenggarong telah mengalokasikan dana APBD Rp75 miliar untuk rehabilitasi 1.000 unit RTLH.
Anggaran rehabilitasi tiap rumah di wilayah Mahakam Hulu, Tengah dan Pesisir berbeda. Kawasan Mahakam Hulu dianggarkan Rp90 juta per rumah, wilayah Tengah Rp70 juta per rumah dan wilayah Pesisir Rp75 juta per rumah.
Mursito tetap optimistis program bedah rumah untuk pekerjaan 1.000 unit rumah warga yang tidak layak huni itu bisa dirampungkan hingga akhir Desember 2013, karena pengerjaan dilakukan bersama dengan Kodim Tenggarong. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Dari target 1.000 rumah yang akan direhabilitasi hingga kini tersisa sekitar 10 persen yang belum ditangani. Kami akan menyelesaikan di wilayah pesisir dan di bagian hulu Mahakam terlebih dahulu," kata Kepala Dinas Sosial Kukar Mursito di Tenggarong, Sabtu.
Ia mengatakan rehabilitasi 300 unit rumah tidak layak huni di wilayah tengah yang tersebar di lima kecamatan, ITU yakni Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan dan Sebulu sudah selesai 100 persen.
Menurut Mursito, untuk merealisasikan target penanganan 1.000 rumah tidak layak huni (RTLH) hingga akhir Desember 2013 ini pihaknya akan mempercepat pengerjaannya, karena waktu tersisa sekitar satu bulan lagi.
Dia mengatakan untuk wilayah hulu dan pesisir terdapat masing-masing 350 unit rumah yang direhabilitasi.
Kendala yang dihadapi dalam penanganan RLTH khususnya di kawasan hulu, antara lain transportasi relatif sulit, sehingga meterial bangunan harus dipikul sejauh satu kilometer.
"Truk maupun perahu motor pengangkut material tidak bisa masuk ke kawasan huku, belum lagi kendala air sungai yang surut yang menyebabkan perahu tidak bisa sampai ke kawasan hulu," katanya.
Kendala lain yang dihadapi, menurut Mursito, adalah ukuran kayu yang tidak sesuai. Misalnya kayu yang dibutuhkan ukuran 10x10 meter, namun yang tersedia ukuran 8x8 meter, kemudian saat diperlukan kayu ukuran 5x7 meter, yang tersedia ukuran 4x6 meter.
"Kami tidak berani pakai kayu yang ukurannya kurang. Kalau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pemerksaan mengukur kayu yang kita gunakan akan menimbulkan masalah," katanya.
Permasalahan paling berat di hulu, menurut dia, antara lain relatif sulit mencari tukang bangunan, padahal selama ini pihaknya menggunakan tukang dari masyarakat umum.
Karena itu, menurut Mursito, solusinya, adalah dengan meminta bantuan anggota TNI untuk merampungkan pengerjaan rumah warga di wilayah hulu.
Penanganan 1.000 unit RTLH di Kutai Kartanegara, terutama di kawasan hulu tahun 2013 melibatkan anggota TNI dari Kodim 0906 Tenggarong.
Untuk membiayai program bedah rumah itu Pemkab Tenggarong telah mengalokasikan dana APBD Rp75 miliar untuk rehabilitasi 1.000 unit RTLH.
Anggaran rehabilitasi tiap rumah di wilayah Mahakam Hulu, Tengah dan Pesisir berbeda. Kawasan Mahakam Hulu dianggarkan Rp90 juta per rumah, wilayah Tengah Rp70 juta per rumah dan wilayah Pesisir Rp75 juta per rumah.
Mursito tetap optimistis program bedah rumah untuk pekerjaan 1.000 unit rumah warga yang tidak layak huni itu bisa dirampungkan hingga akhir Desember 2013, karena pengerjaan dilakukan bersama dengan Kodim Tenggarong. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013