Tenggarong (ANTARA Kaltim) - Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar rapat koordinasi Kesejahteraan Rakyat di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Muara Muntai, Kamis (29/8) sebagai upaya mensinkronkan kebijakan, informasi, rencana dan hasil kerja bidang kesra,
Rakor tersebut diikuti tiga kecamatan, yakni Muara Wis, Kota Bangun, dan Muara Muntai yang terdiri dari camat atau Kasi Kesra, kepala Puskesmas serta organisasi sosial kemasyarakatan, kepemudaan dan keagamaan.
Ketua Panitai kegiatan tersebut, AS Firiannur Azim mengatakan, rapat koordinasi itu bertujuan menghimpun perkembangan serta kendala-kendala dalam pelayanan dasar bidang kesra di kecamatan-kecamatan.
Adapun yang dibahas pada Rakor di Muara Muntai tersebut yakni, kesehatan dan koperasi. Diman, tiap kecamatan menyampaikan rencana, aksi dan hasil kegiatan dalam dua bidang tersebut termasuk kendala-kendala yang dihadapi.
"Hasil rakor di kecamatan ini nantinya akan dibahas pada rakor di tingkat kabupaten untuk dicarikan solusinya," ujarnya pada pembukaan acara tersebut.
Sementara, Kabag Kesra Setkab Kutai Kartanegara HM Arsad mengatakan Rakor Kesra di Muara Muntai itu merupakan yang ke empat kalinya digelar tahun ini.
Dikatakannya, kegiatan itu juga berguna untuk menggali informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan program Kecamatan atau Desa khususnya bidang Kesra, sehingga bisa terakomodir dalam anggaran selanjutnya.
Asisten Bidang Kesra dan Humas Setkab Kukar H Bahrul yang menjadi narasumber Rakor itu mengatakan, jika berbicara mengenai Kesra tak lepas dari kegiatan lintas sektoral.
Menurutnya, banyak faktor yang berperan penting dalam berhasilnya kegiatan pelayanan dasar bidang Kesra, yakni diantaranya kesehatan, pendidikan, perekonomian, keagamaan, kepemudaan dan lain sebagainya.
"Sehingga, perlu komitmen para pemimpin instansi terkait, termasuk Kecamatan dan desa serta stake holder lainnya untuk bersama-sama fokus untuk mencapai tujuan pelayanan di bidang Kesra," ujarnya.
Untuk itu, dikatakan Bahrul yang harus dilakukan adalah dengan mensinkronkan program lintas sektoral.
"Paling penting adalah selalu bekerja dengan standar operasional prosedur yang mengacu pada standar pelayanan minimal," ungkapnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Rakor tersebut diikuti tiga kecamatan, yakni Muara Wis, Kota Bangun, dan Muara Muntai yang terdiri dari camat atau Kasi Kesra, kepala Puskesmas serta organisasi sosial kemasyarakatan, kepemudaan dan keagamaan.
Ketua Panitai kegiatan tersebut, AS Firiannur Azim mengatakan, rapat koordinasi itu bertujuan menghimpun perkembangan serta kendala-kendala dalam pelayanan dasar bidang kesra di kecamatan-kecamatan.
Adapun yang dibahas pada Rakor di Muara Muntai tersebut yakni, kesehatan dan koperasi. Diman, tiap kecamatan menyampaikan rencana, aksi dan hasil kegiatan dalam dua bidang tersebut termasuk kendala-kendala yang dihadapi.
"Hasil rakor di kecamatan ini nantinya akan dibahas pada rakor di tingkat kabupaten untuk dicarikan solusinya," ujarnya pada pembukaan acara tersebut.
Sementara, Kabag Kesra Setkab Kutai Kartanegara HM Arsad mengatakan Rakor Kesra di Muara Muntai itu merupakan yang ke empat kalinya digelar tahun ini.
Dikatakannya, kegiatan itu juga berguna untuk menggali informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan program Kecamatan atau Desa khususnya bidang Kesra, sehingga bisa terakomodir dalam anggaran selanjutnya.
Asisten Bidang Kesra dan Humas Setkab Kukar H Bahrul yang menjadi narasumber Rakor itu mengatakan, jika berbicara mengenai Kesra tak lepas dari kegiatan lintas sektoral.
Menurutnya, banyak faktor yang berperan penting dalam berhasilnya kegiatan pelayanan dasar bidang Kesra, yakni diantaranya kesehatan, pendidikan, perekonomian, keagamaan, kepemudaan dan lain sebagainya.
"Sehingga, perlu komitmen para pemimpin instansi terkait, termasuk Kecamatan dan desa serta stake holder lainnya untuk bersama-sama fokus untuk mencapai tujuan pelayanan di bidang Kesra," ujarnya.
Untuk itu, dikatakan Bahrul yang harus dilakukan adalah dengan mensinkronkan program lintas sektoral.
"Paling penting adalah selalu bekerja dengan standar operasional prosedur yang mengacu pada standar pelayanan minimal," ungkapnya. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013