Walikota Samarinda Andi Harun memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai ( TPP) bagi para Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan setempat akan segera dicairkan.
Andi Harun mengatakan Pemkot Samarinda akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pencairan TPP yang sempat mengalami keterlambatan pembayaran tersebut.
"Kita akan mengambil langkah berkomunikasi dengan pusat, mudah-mudahan minggu depan bisa dicairkan," kata Andi Harun usai memimpin rapat TPP dan Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Samarinda tahun 2022 di ruang Krangasan Balaikota, Senin.
Keterlambatan pencairan TPP ASN saat ini sudah berjalan lebih kurang dua bulan, terhitung sejak bulan Januari dan Februari.
"Saat ini sudah masuk bulan ketiga, tentunya cukup memberatkan bagi ASN kita. TPP kan dibayarkan tiap bulan, dan sejak bulan Januari belum cair," bebernya.
Orang nomor satu Kota Samarinda itu mengungkap alasan kenapa TPP ASN hingga saat ini belum dicairkan, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah 12/2019, pengajuan TPP dari seluruh daerah di Indonesia harus lebih dulu mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
"Pengajuan TPP di daerah harus divalidasi oleh biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Kemendagri, setelah itu dikirim ke Kemenkeu untuk mendapatkan rekomendasi, setelah itu dikirim lagi ke Kemendagri untuk mendapatkan persetujuan pembayaran," jelasnya.
Andi Harun pun memastikan, pengajuan pencairan TPP ASN Samarinda telah divalidasi sejak satu minggu yang lalu.
"Saat memastikan ternyata validasi Ortala sudah, di Kemenkeu sudah sejak seminggu yang lalu, dan kabarnya sore ini sudah mendapatkan rekomendasi dari kemenkeu ke kemendagri, mudah-mudahan satu dua hari ini bisa ke luar persetujuan dari Kemendagri," pungkasnya.(Adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022
Andi Harun mengatakan Pemkot Samarinda akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pencairan TPP yang sempat mengalami keterlambatan pembayaran tersebut.
"Kita akan mengambil langkah berkomunikasi dengan pusat, mudah-mudahan minggu depan bisa dicairkan," kata Andi Harun usai memimpin rapat TPP dan Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Samarinda tahun 2022 di ruang Krangasan Balaikota, Senin.
Keterlambatan pencairan TPP ASN saat ini sudah berjalan lebih kurang dua bulan, terhitung sejak bulan Januari dan Februari.
"Saat ini sudah masuk bulan ketiga, tentunya cukup memberatkan bagi ASN kita. TPP kan dibayarkan tiap bulan, dan sejak bulan Januari belum cair," bebernya.
Orang nomor satu Kota Samarinda itu mengungkap alasan kenapa TPP ASN hingga saat ini belum dicairkan, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah 12/2019, pengajuan TPP dari seluruh daerah di Indonesia harus lebih dulu mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
"Pengajuan TPP di daerah harus divalidasi oleh biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Kemendagri, setelah itu dikirim ke Kemenkeu untuk mendapatkan rekomendasi, setelah itu dikirim lagi ke Kemendagri untuk mendapatkan persetujuan pembayaran," jelasnya.
Andi Harun pun memastikan, pengajuan pencairan TPP ASN Samarinda telah divalidasi sejak satu minggu yang lalu.
"Saat memastikan ternyata validasi Ortala sudah, di Kemenkeu sudah sejak seminggu yang lalu, dan kabarnya sore ini sudah mendapatkan rekomendasi dari kemenkeu ke kemendagri, mudah-mudahan satu dua hari ini bisa ke luar persetujuan dari Kemendagri," pungkasnya.(Adv)
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022