Samarinda (ANTARA Kaltim) - Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Ahmad Abdullah menilai kondisi dunia pendidikan di wilayah pedalaman Provinsi Kaltim sangat memprihatinkan sehingga memerlukan perhatian serius.
"Kondisi dunia pendidikan kita terutama di daerah perbatasan dan pedalaman, mayoritas sangat memperihatinkan. Sangat butuh perhatian serius," katanya.
Ia menilai anggaran pendidikan Kaltim sebesar Rp407,325 miliar dengan efektivitas serapan mencapai 87,64 persen bukanlah hal yang positif.
Ahmad Abdullah menyayangkan kurang maksimalnya proses penyerapan anggaran pendidikan, meski tak bisa dipungkiri ada beragam persoalan yang juga harus dihadapi SKPD terkait yakni Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim.
Faktanya, kata dia, kurang lebih 2.000 ribu anak usia aktif di perbatasan dan pedalaman tidak sekolah, adalah kondisi yang berbanding terbalik dengan program pemerintah dalam pengentasan kebodohan dan program wajib belajar.
Menurut Ahmad, Penyebab umum rendahnya kualitas pendidikan di perbatasan dan daerah pedalaman di antaranya masalah efektivitas, efisiensi dan standarisasi pengajar.
"Dari data dan kunjungan di lapangan juga memperlihatkan permasalahan khusus yang harus segera disespons karena sangat berkaitan dengan standarisasi kualitas pendidikan," katanya.
Rendahnya pemerataan pendidikan, sarana fisik sekolah yang minim, kesejahteraan guru yang kurang terpenuhi berimbas pada rendahnya prestasi siswa. Akibatnya, berimbas pada relevansi pendidikan dengan kebutuhan.
"Rendahnya kualitas guru yang bertugas di sana, berimbas pada rendahnya kualitas pendidikan," sesalnya. (Humas DPRD Kaltim/lia/dhi)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Kondisi dunia pendidikan kita terutama di daerah perbatasan dan pedalaman, mayoritas sangat memperihatinkan. Sangat butuh perhatian serius," katanya.
Ia menilai anggaran pendidikan Kaltim sebesar Rp407,325 miliar dengan efektivitas serapan mencapai 87,64 persen bukanlah hal yang positif.
Ahmad Abdullah menyayangkan kurang maksimalnya proses penyerapan anggaran pendidikan, meski tak bisa dipungkiri ada beragam persoalan yang juga harus dihadapi SKPD terkait yakni Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim.
Faktanya, kata dia, kurang lebih 2.000 ribu anak usia aktif di perbatasan dan pedalaman tidak sekolah, adalah kondisi yang berbanding terbalik dengan program pemerintah dalam pengentasan kebodohan dan program wajib belajar.
Menurut Ahmad, Penyebab umum rendahnya kualitas pendidikan di perbatasan dan daerah pedalaman di antaranya masalah efektivitas, efisiensi dan standarisasi pengajar.
"Dari data dan kunjungan di lapangan juga memperlihatkan permasalahan khusus yang harus segera disespons karena sangat berkaitan dengan standarisasi kualitas pendidikan," katanya.
Rendahnya pemerataan pendidikan, sarana fisik sekolah yang minim, kesejahteraan guru yang kurang terpenuhi berimbas pada rendahnya prestasi siswa. Akibatnya, berimbas pada relevansi pendidikan dengan kebutuhan.
"Rendahnya kualitas guru yang bertugas di sana, berimbas pada rendahnya kualitas pendidikan," sesalnya. (Humas DPRD Kaltim/lia/dhi)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013