Nunukan (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mengharapkan pemerintah pusat meningkatkan kuota bahan bakar minyak khusus nelayan, serta menambah jumlah agen premium, minyak dan solar (APMS) di laut.
Kuota BBM maupun AMPS di laut yang khusus melayani kebutuhan nelayan perlu ditambah sebab diperlukan warga pulau-pulau, kata Purwo Hari Ubiyono, kepala Bidang Minyak dan Gas Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Pemkab Kabupaten Nunukan, di Nunukan, Senin.
Pemkab Nunukan akan mengajukan permohonan ke pemerintah pusat sekaitan dengan adanya rencana membangun 1.000 unit sentra pengisian BBM di laut khusus bagi nelayan di Indonesia pada 2013.
Ia mengatakan Pemkab berencana mengajukan minimal satu APMS khusus nelayan, dan apabila diberikan lebih dari itu akan lebih baik.
Pasalnya, Kabupaten Nunukan sangat membutuhkan ketersediaan BBM bagi nelayan yang saat ini jumlahnya sangat jauh berbeda dibandingkan dengan kuota, kata Purwo.
Sebenarnya, kata dia, Kabupaten Nunukan membutuhkan lebih banyak APMS di laut khusus untuk melayani kebutuhan nelayan. Tetapi memang membutuhkan survei lokasi dan kuota yang dibutuhkan nelayan untuk mengantisipasi tidak tersalurnya jatah yang diberikan.
"Kalau mau mendirikan APMS di laut kita memerlukan survei lokasi dan kebutuhan nelayan terlebih dahulu. Jangan sampai kita bangun tapi yang membutuhkan jumlahnya sedikit," katanya.
Menurutnya, apabila pemerintah menyetujui permintaan Pemkab Nunukan untuk membangun APMS , kemungkinan yang lebih layak penempatannya di Kecamatan Sebuku dan Seimenggaris.
Alasannya, kata dia, jumlah penduduk di kedua kecamatan ini sudah memenuhi syarat untuk diadakan APMS dan karena mereka selama ini masih disuplai dari ibukota kabupaten.
"Mudah-mudahan dengan adanya program pemerintah pusat untuk membangun sentra pengisian BBM bagi nelayan tahun ini mempertimbangkan Kabupaten Nunukan. Sebab, di sini sentra pengisian BBM sangat dibutuhkan warga di sejumlah pulau," katanya.
Terkait dengan pembangunan AMPS tambahan tersebut, Purwo menyatakan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah namun tetap mempertimbangkan pendistribusiannya karena anggaran yang dibutuhkan sangat besar. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Kuota BBM maupun AMPS di laut yang khusus melayani kebutuhan nelayan perlu ditambah sebab diperlukan warga pulau-pulau, kata Purwo Hari Ubiyono, kepala Bidang Minyak dan Gas Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Pemkab Kabupaten Nunukan, di Nunukan, Senin.
Pemkab Nunukan akan mengajukan permohonan ke pemerintah pusat sekaitan dengan adanya rencana membangun 1.000 unit sentra pengisian BBM di laut khusus bagi nelayan di Indonesia pada 2013.
Ia mengatakan Pemkab berencana mengajukan minimal satu APMS khusus nelayan, dan apabila diberikan lebih dari itu akan lebih baik.
Pasalnya, Kabupaten Nunukan sangat membutuhkan ketersediaan BBM bagi nelayan yang saat ini jumlahnya sangat jauh berbeda dibandingkan dengan kuota, kata Purwo.
Sebenarnya, kata dia, Kabupaten Nunukan membutuhkan lebih banyak APMS di laut khusus untuk melayani kebutuhan nelayan. Tetapi memang membutuhkan survei lokasi dan kuota yang dibutuhkan nelayan untuk mengantisipasi tidak tersalurnya jatah yang diberikan.
"Kalau mau mendirikan APMS di laut kita memerlukan survei lokasi dan kebutuhan nelayan terlebih dahulu. Jangan sampai kita bangun tapi yang membutuhkan jumlahnya sedikit," katanya.
Menurutnya, apabila pemerintah menyetujui permintaan Pemkab Nunukan untuk membangun APMS , kemungkinan yang lebih layak penempatannya di Kecamatan Sebuku dan Seimenggaris.
Alasannya, kata dia, jumlah penduduk di kedua kecamatan ini sudah memenuhi syarat untuk diadakan APMS dan karena mereka selama ini masih disuplai dari ibukota kabupaten.
"Mudah-mudahan dengan adanya program pemerintah pusat untuk membangun sentra pengisian BBM bagi nelayan tahun ini mempertimbangkan Kabupaten Nunukan. Sebab, di sini sentra pengisian BBM sangat dibutuhkan warga di sejumlah pulau," katanya.
Terkait dengan pembangunan AMPS tambahan tersebut, Purwo menyatakan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah namun tetap mempertimbangkan pendistribusiannya karena anggaran yang dibutuhkan sangat besar. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013