Samarinda (ANTARA Kaltim) - Warga perbatasan Indonesia dengan Malaysia di empat kecamatan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur, menuntut kejelasan penerbangan bersubsidi.
Tuntutan itu disampaikan saat menggelar unjuk rasa di halaman Bandara Temindung Samarinda, Rabu.
Unjuk rasa yang dilakukan warga perbatasan di Kabupaten Malinau di empat kecamatan yang merupakan wilayah adat Apau Kayan yakni, Kecamatan Kayan Ulu, Kayan Selatan, Kayan Ilir dan Sungai Boh yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia, berlangsung sejak pukul 10.00 Wita.
Dengan mengenakan ikat kepala pita merah di kepala, warga perbatasan kemudian langsung berorasi di halaman Bandara Temindung.
Sementara, ratusan aparat gabungan dari Satuan Samapta Polresta Samarinda dan Personel Brimob Polda Kaltim terlihat bersiaga di sejumlah kawasan Bandara Temindung.
"Sudah tiga bulan, warga perbatasan menderita akibat tidak adanya penerbangan bersubsidi. Kami terpaksa membeli tiket yang sangat mahal yakni mencapai Rp1,7 juta untuk dapat bertemu keluarga dan begitupula sebaliknya," kata koordinator unjuk rasa warga perbatasan, Fendy Meru.
Akibat terhentinya penerbangan ke perbatasan itu, lanjut Fendy Meru, kebutuhan pokok di empat kecamatan tersebut menipis.
"Akibat terhentinya transportasi saat ini warga sudah sangat kesulitan mendapatkan berbagai kebutuhan pokok. Stok obat-obatan di puskesmas juga mulai habis sementara warga tidak bisa berobat ke Samarinda akibat mahalnya harga tiket dan tidak ada penerbangan bersubsidi," kata Fendy Meru.
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sempat menemui pengunjuk rasa di Bandara Temindung kemudian meminta lima perwakilan mereka untuk berdialog dan bertemu langsung dengan Dirjen Keuangan yang kebetulan berada di Samarinda.
Setelah menggelar aksi di Bandara Temindung, puluhan warga perbatasan itu kemudian beralih ke Kantor Gubernur Kaltim.
Unjuk rasa sempat memanas saat massa mencoba masuk ke halaman Kantor Gubernur Kaltim namun dihalangi ratusan polisi.
Setelah dilakukan negosiasi, akhirnya pengunjuk rasa di perbolehkan berorasi di halaman Gubernur Kaltim.
"Berdasarkan pertemuan itu pak Gubernur Kaltim berjanji akan segera memanggil semua SKPD, pihak Bandara Temindung dan seluruh maskapai penerbangan untuk segera melakukan langkah agar penerbangan ke pedalaman bisa berjalan lancar. Awang Faroek juga berjanji akan menurunkan tiket penerbangan dari Rp1,7 juta menjadi Rp900 ribu hingga Rp500 ribu," ungkap salah seorang perwakilan pengunjuk rasa, Abrahan Ingan, usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Kaltim.
Gubernur Kaltim juga lanjut Abrahan Ingan juga akan memperjuangkan pencairan dana penerbangan bersubsidi tersebut.
"Dana itu belum cair karena masih ada tanda bintang dan Gubernur Kaltim juga berjanji akan segera memperjangkannya agar tanda bintang tersebut hilang sehingga dana itu bisa segera cair dan penerbangan bersubsidi bisa segera dilaksanakan," kata Abrahan Ingan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Tuntutan itu disampaikan saat menggelar unjuk rasa di halaman Bandara Temindung Samarinda, Rabu.
Unjuk rasa yang dilakukan warga perbatasan di Kabupaten Malinau di empat kecamatan yang merupakan wilayah adat Apau Kayan yakni, Kecamatan Kayan Ulu, Kayan Selatan, Kayan Ilir dan Sungai Boh yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia, berlangsung sejak pukul 10.00 Wita.
Dengan mengenakan ikat kepala pita merah di kepala, warga perbatasan kemudian langsung berorasi di halaman Bandara Temindung.
Sementara, ratusan aparat gabungan dari Satuan Samapta Polresta Samarinda dan Personel Brimob Polda Kaltim terlihat bersiaga di sejumlah kawasan Bandara Temindung.
"Sudah tiga bulan, warga perbatasan menderita akibat tidak adanya penerbangan bersubsidi. Kami terpaksa membeli tiket yang sangat mahal yakni mencapai Rp1,7 juta untuk dapat bertemu keluarga dan begitupula sebaliknya," kata koordinator unjuk rasa warga perbatasan, Fendy Meru.
Akibat terhentinya penerbangan ke perbatasan itu, lanjut Fendy Meru, kebutuhan pokok di empat kecamatan tersebut menipis.
"Akibat terhentinya transportasi saat ini warga sudah sangat kesulitan mendapatkan berbagai kebutuhan pokok. Stok obat-obatan di puskesmas juga mulai habis sementara warga tidak bisa berobat ke Samarinda akibat mahalnya harga tiket dan tidak ada penerbangan bersubsidi," kata Fendy Meru.
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sempat menemui pengunjuk rasa di Bandara Temindung kemudian meminta lima perwakilan mereka untuk berdialog dan bertemu langsung dengan Dirjen Keuangan yang kebetulan berada di Samarinda.
Setelah menggelar aksi di Bandara Temindung, puluhan warga perbatasan itu kemudian beralih ke Kantor Gubernur Kaltim.
Unjuk rasa sempat memanas saat massa mencoba masuk ke halaman Kantor Gubernur Kaltim namun dihalangi ratusan polisi.
Setelah dilakukan negosiasi, akhirnya pengunjuk rasa di perbolehkan berorasi di halaman Gubernur Kaltim.
"Berdasarkan pertemuan itu pak Gubernur Kaltim berjanji akan segera memanggil semua SKPD, pihak Bandara Temindung dan seluruh maskapai penerbangan untuk segera melakukan langkah agar penerbangan ke pedalaman bisa berjalan lancar. Awang Faroek juga berjanji akan menurunkan tiket penerbangan dari Rp1,7 juta menjadi Rp900 ribu hingga Rp500 ribu," ungkap salah seorang perwakilan pengunjuk rasa, Abrahan Ingan, usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Kaltim.
Gubernur Kaltim juga lanjut Abrahan Ingan juga akan memperjuangkan pencairan dana penerbangan bersubsidi tersebut.
"Dana itu belum cair karena masih ada tanda bintang dan Gubernur Kaltim juga berjanji akan segera memperjangkannya agar tanda bintang tersebut hilang sehingga dana itu bisa segera cair dan penerbangan bersubsidi bisa segera dilaksanakan," kata Abrahan Ingan. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013