DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menyatakan proyek baru di kabupaten tersebut pada 2020 tidak ada melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD murni, yang ada hanya proyek yang didanai melalui DAK (dana alokasi khusus) pemerintah pusat.
"Kalau proyek fisik yang baru pada 2022 tidak ada dari APBD murni, karena defisit." ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Jon Kenedi di Penajam, Kamis.
"Semua proyek fisik yang baru pada 2022 anggarannya melalui DAK dari pemerintah pusat," tambah politisi Partai Demokrat tersebut.
Banyak pengerjaan proyek yang tidak terbayarkan pada 2021 ungkapnya, menjadi utang pemerintah kabupaten masuk dalam pembiayaan APBD 2022.
Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun ini (2021) mengalami defisit cukup besar, namun Jon Kenedi enggan menyebutkan perkiraan besaran defisit tersebut.
Alasannya masih tahun berjalan dan belum ada perhitungan riil dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyangkut program dan kegiatan yang bakal tidak terbayarkan pada 2021.
"Besaran pembiayaan yang tidak terbayarkan tahun ini dan akan dialihkan pada 2022 belum diketahui, nanti akhir 2021 baru diketahui berapa defisitnya," ucapnya.
Banggar (badan anggaran) DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara lanjut Jon Kenedi, saat ini sedang membahas APBD 2022 yang ditargetkan selesai akhir November 2021.
Besaran pendapatan dan belanja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 diperkirakan hanya sekitar Rp1,2 triliun, turun cukup signifikan dibanding APBD 2021 lebih kurang Rp1,9 triliun.
"Diperkirakan APBD 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara turun sekitar Rp700 miliar dari besaran APBD 2021," katanya.
Diperhitungkan keseluruhan APBD 2022 sekitar Rp1,2 triliun tersebut termasuk Bankeu (bantuan keuangan), serta anggaran DAK sekitar Rp100 miliar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021
"Kalau proyek fisik yang baru pada 2022 tidak ada dari APBD murni, karena defisit." ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Jon Kenedi di Penajam, Kamis.
"Semua proyek fisik yang baru pada 2022 anggarannya melalui DAK dari pemerintah pusat," tambah politisi Partai Demokrat tersebut.
Banyak pengerjaan proyek yang tidak terbayarkan pada 2021 ungkapnya, menjadi utang pemerintah kabupaten masuk dalam pembiayaan APBD 2022.
Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun ini (2021) mengalami defisit cukup besar, namun Jon Kenedi enggan menyebutkan perkiraan besaran defisit tersebut.
Alasannya masih tahun berjalan dan belum ada perhitungan riil dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyangkut program dan kegiatan yang bakal tidak terbayarkan pada 2021.
"Besaran pembiayaan yang tidak terbayarkan tahun ini dan akan dialihkan pada 2022 belum diketahui, nanti akhir 2021 baru diketahui berapa defisitnya," ucapnya.
Banggar (badan anggaran) DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara lanjut Jon Kenedi, saat ini sedang membahas APBD 2022 yang ditargetkan selesai akhir November 2021.
Besaran pendapatan dan belanja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 diperkirakan hanya sekitar Rp1,2 triliun, turun cukup signifikan dibanding APBD 2021 lebih kurang Rp1,9 triliun.
"Diperkirakan APBD 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara turun sekitar Rp700 miliar dari besaran APBD 2021," katanya.
Diperhitungkan keseluruhan APBD 2022 sekitar Rp1,2 triliun tersebut termasuk Bankeu (bantuan keuangan), serta anggaran DAK sekitar Rp100 miliar.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021