Tenggarong (ANTARA Kaltim) - Pemerintah dan DPRD Kota Kediri Jawa Timur menyambangi Kutai Kartanegara (Kukar) sekaligus melakukan kunjungan kerja untuk bertukar informasi, Selasa (19/3).
Rombongan dari Kediri yang dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD H Muhaimin dan Kepala Inspektorat Haryono diterima oleh staf ahli Bupati Kukar bidang Hukum dan Politik Salmon Zakaria beserta beberapa kepala instansi, di ruang serbaguna kantor Bupati setempat.
Adapun yang ditanyakan oleh pihak Kediri tersebut diantaranya yaitu mengenai pengelolaan keuangan.
Salmon menjawab bahwa pengelolaan keungan Kukar sebenarny mendapatkan opini disclaimer, karena banyak hal yang masih belum terselesaikan di antaranya yaitu pencatatan aset daerah.
Namun, dijelaskannya Bupati Rita widyasari tahun ini menargetkan untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk mencapai hal tersebut, dijelaskannya seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkomitmen untuk membantu mencapai WTP itu.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar Totok Heru Subroto menambahkan, opini disclaimer yang didapatkan karena memang kondisi di KUkar memang sangat rumit, diantaranya menyangkut data aset daerah, dan hal-hal lainnya.
Sebagai upaya tindak lanjut Pemkab Kukar untuk mendapat opini WTP tahun 2013 ini, dijelaskan Totok Pemkab Kukar telah bekerjasama dengan pihak Badan Pengelola Keuangan (BPK) pusat dan dan BPK Provinsi.
"Bahkan BPKP menurunkan 40 personelnya untuk membantu Kukar, untuk itu maka kami optimistis tahun ini Kukar medapat predikat WTP," katanya.
Selanjutnya rombongan dari Kediri juga menyankan tentang pemberdayaan perempuan di Kukar.
Salmon menjelaskan bahwa Bupati Rita Widyasari berkomitemn melibatkan perempuan dalam pembangunan. Hal tersebut tercermin dalam misi Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja) ketujuh, yakni meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam beragai aspek kehidupan.
"Untuk mendukung pemberdayaan perempuan itu, Pamkab bahkan mengalokasian dua persen dari APBD untuk pemberdayan perempuan," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Rombongan dari Kediri yang dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD H Muhaimin dan Kepala Inspektorat Haryono diterima oleh staf ahli Bupati Kukar bidang Hukum dan Politik Salmon Zakaria beserta beberapa kepala instansi, di ruang serbaguna kantor Bupati setempat.
Adapun yang ditanyakan oleh pihak Kediri tersebut diantaranya yaitu mengenai pengelolaan keuangan.
Salmon menjawab bahwa pengelolaan keungan Kukar sebenarny mendapatkan opini disclaimer, karena banyak hal yang masih belum terselesaikan di antaranya yaitu pencatatan aset daerah.
Namun, dijelaskannya Bupati Rita widyasari tahun ini menargetkan untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk mencapai hal tersebut, dijelaskannya seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkomitmen untuk membantu mencapai WTP itu.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar Totok Heru Subroto menambahkan, opini disclaimer yang didapatkan karena memang kondisi di KUkar memang sangat rumit, diantaranya menyangkut data aset daerah, dan hal-hal lainnya.
Sebagai upaya tindak lanjut Pemkab Kukar untuk mendapat opini WTP tahun 2013 ini, dijelaskan Totok Pemkab Kukar telah bekerjasama dengan pihak Badan Pengelola Keuangan (BPK) pusat dan dan BPK Provinsi.
"Bahkan BPKP menurunkan 40 personelnya untuk membantu Kukar, untuk itu maka kami optimistis tahun ini Kukar medapat predikat WTP," katanya.
Selanjutnya rombongan dari Kediri juga menyankan tentang pemberdayaan perempuan di Kukar.
Salmon menjelaskan bahwa Bupati Rita Widyasari berkomitemn melibatkan perempuan dalam pembangunan. Hal tersebut tercermin dalam misi Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja) ketujuh, yakni meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam beragai aspek kehidupan.
"Untuk mendukung pemberdayaan perempuan itu, Pamkab bahkan mengalokasian dua persen dari APBD untuk pemberdayan perempuan," ujarnya. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013