Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara, KalimantanTimur, membutuhkan sekitar Rp40 juta per bulan untuk program layanan jemput bola atau mendatangi warga untuk pengurusan administrasi kependudukan.
"Kebutuhan dana untuk menjalankan program 'jemput bola' dalam satu bulan sekitar Rp40 juta," ujar Kepala Dinas Dukcapil Kabupeten Penajam Paser Utara, Suyanto di Penajam, Minggu.
"Dana itu untuk memenuhi kebutuhan operasional 12 petugas yang turun ke lapangan mendatangi warga untuk pengurusan adminduk (administrasi kependudukan)," tambahnya.
Program pendekatan layanan kepada masyarakat tersebut menurut dia, hasilnya sangat signifikan dalam mendata jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara dengan lebih pasti.
Sebab banyak warga yang berdomisili di Kabupaten Penajam Paser Utara lanjut Suyanto, belum memiliki KTP (kartu tanda penduduk) elektronik kabupaten setempat.
Sejak berjalannya program layanan "jemput bola" pada awal 2020, percepatan pelayanan adminduk Kabupaten Penajam Paser Utara dapat digenjot dengan optimal.
Namun terhitung bulan ini (Oktober 2021) ungkapnya, layanan "jemput bola" terpaksa dihentikan karena adanya rasionalisasi program akibat persoalan defisit anggaran 2021.
Penghentian sementara layanan "jemput bola" disebabkan tidak ada anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Penajam Paser Utara.
Anggaran melalui DAK (dana alokasi khusus) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN jelas Suyanto, sudah habis digunakan untuk biaya operasional layanan "jemput bola" mulai Januari-September 2021.
Layanan adminduk "jemput bola" sudah menyasar warga Kecamatan Waru, Babulu dan Sepaku yang wilayahnya jauh dari Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara, .
"Tersisa sejumlah wilayah di Kecamatan Penajam yang memilki jarak cukup jauh dari pusat layanan belum terlayani 'jemput bola' adminduk," kata Suyanto.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021
"Kebutuhan dana untuk menjalankan program 'jemput bola' dalam satu bulan sekitar Rp40 juta," ujar Kepala Dinas Dukcapil Kabupeten Penajam Paser Utara, Suyanto di Penajam, Minggu.
"Dana itu untuk memenuhi kebutuhan operasional 12 petugas yang turun ke lapangan mendatangi warga untuk pengurusan adminduk (administrasi kependudukan)," tambahnya.
Program pendekatan layanan kepada masyarakat tersebut menurut dia, hasilnya sangat signifikan dalam mendata jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara dengan lebih pasti.
Sebab banyak warga yang berdomisili di Kabupaten Penajam Paser Utara lanjut Suyanto, belum memiliki KTP (kartu tanda penduduk) elektronik kabupaten setempat.
Sejak berjalannya program layanan "jemput bola" pada awal 2020, percepatan pelayanan adminduk Kabupaten Penajam Paser Utara dapat digenjot dengan optimal.
Namun terhitung bulan ini (Oktober 2021) ungkapnya, layanan "jemput bola" terpaksa dihentikan karena adanya rasionalisasi program akibat persoalan defisit anggaran 2021.
Penghentian sementara layanan "jemput bola" disebabkan tidak ada anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Penajam Paser Utara.
Anggaran melalui DAK (dana alokasi khusus) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN jelas Suyanto, sudah habis digunakan untuk biaya operasional layanan "jemput bola" mulai Januari-September 2021.
Layanan adminduk "jemput bola" sudah menyasar warga Kecamatan Waru, Babulu dan Sepaku yang wilayahnya jauh dari Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara, .
"Tersisa sejumlah wilayah di Kecamatan Penajam yang memilki jarak cukup jauh dari pusat layanan belum terlayani 'jemput bola' adminduk," kata Suyanto.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021