Aktivitas kepegawaian di lingkungan kantor DPRD Kota Samarinda berangsur normal dengan terbitnya surat edaran dari Wali Kota Andi Harun terkait Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 secara serentak.
Seketaris Dewan (Sekwan) DPRD Samarinda, Agus Tri Sutanto mengatakan selama pemberlakukan PPKM level 2 saat ini di masing-masing OPD tetap mengikuti surat edaran dari Wali Kota Samarinda. Tak terkecuali di lingkup kesekretariatan DPRD. Yakni, untuk hari kerja 75 persen bekerja di kantor dan 25 persen bekerja dari rumah.
Namun, kata Agus Tri OPD Seketariat Dewan memiliki kondisi yang spesifik dan tidak sama dengan OPD yang lain maka penerapan itu tidak baku.
"Misalkan ada agenda paripurna maka beberapa sub bagian semua terlibat harus datang secara langsung. Misalkan bagian protokol dan persidangan mereka harus siap dalam kondisi apapun," ujar Agus Tri saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (13/10/2021) kemarin.
Pimpinan sekretariat DPRD itu mencontohkan, dalam pengerahan Peraturan Daerah (Perda) maka sub bagian perudang-undangan diharuskan hadir, satu hingga dua hari sebelum pengesahan selebihnya mengikuti edaran kembali.
Lanjut dia menambahkan, dalam pola kerja di lingkungan kedewanan, pegawai menerapkan kebijakan di mana apabila ada kegiatan dewan yang sifatnya khusus yang harus menghadirkan staf tentu harus dilakukan.
logo DPRD Kota Samarinda
"Tapi kegiatan itu bukan kegiatan yang langsung banyak seperti paripurna yang cukup hanya satu hari saja," jelasnya.
Aturan jam sendiri disebut Agus sapaanya, jika dirinya selaku pimpinan OPD tetap mengikuti aturan dasar yakni masuk pukul 07.30 wita dan selesai pukul 16.00 wita, begitupun dengan diterapkannya PPKM level 2 ia tetap mengikuti aturan tersebut.
"Namun kembali lagi apa yang sudah saya katakan OPD Keseketariatan DPRD Samarinda menerapkan jam kerja kondisional, yang mana jika ada kegiatan yang sifatnya wajib maka harus menyesuaikan," pungkasnya. (advertorial)
